Dukcapil Balas Tuduh Data Kemensos yang Amburadul

TUDINGAN mengenai Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang dilontarkan Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sangat tidak mendasar. Bahkan sebaliknya, data milik institusi yang dinahkodai Juliari Batubara-lah yang disebut amburadul.

"Yang tidak rapi kan data BPJS dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) bukan NIK," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh kepada Media Indonesia, Kamis (16/1) petang.

Menurut dia, data Kemensos itu bermasalah karena tidak mendasarkan pada data kependudukan yang sudah rapi melalui NIK. Dengan begitu dokumen kependudukan yang dimiliki Kemensos berbeda dengan data base NIK.

Hal itu pun terjadi di BPJS. Namun, pihaknya membantu BPJS dan Kemensos untuk sinkronisasi database supaya valid dengan NIK yang prosesnya sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

"Boleh dicek dengan BPJS. Kami juga bantu Kemensos merapihkan datanya dan sudah mencocokkan lebih 60 juta data sehingga akurat dan cocok dengan data kependudukan," tegasnya.

Baca juga: Sinkronisasi Data Peserta JKN-KIS Bersifat Dinamis

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebut proses data cleansing hingga saat ini masih terhambat masalah NIK di Kementerian Dalam Negeri.

"Berproses terus sampai pada akhirnya nanti. Tetapi masalahnya soal NIK bukan di kita tapi di Kemendagri," kata Juliari saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Data kepesertaan dalam BPJS Kesehatan, hingga saat ini, menjadi masalah dalam program JKN-KIS. Pasalnya, data tersebut akan menentukan berapa banyak peserta yang masuk dalam lingkup PBI.

Hingga saat ini, proses data cleansing yang dilakukan oleh Kemensos belum kunjung rampung. Padahal, iuran JKN-KIS telah resmi naik pada 1 Januari lalu. (OL-2)