Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memutakhirkan data secara berkala. Supaya tidak terdapat kendala, petugas di lapangan harus memiliki komunikasi intensif dengan petugas pemakaman.
"Dibuat forum komunikasi penjaga makam. Berkawanlah seluruh kadis (kepala dinas) dukcapil dengan para penjaga makam. Buat grup whatsapp atau telegram. Kesannya lucu tapi ini akan efektif," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menirukan instruksi Tito, dalam keterangan resmi, Jumat (25/9).
Menurut Zudan, Ditjen Dukcapil harus terus bekerja cerdas memperbaiki kinerja. Khususnya menyangkut masih rendahnya pencatatan kematian.
Pemutakhiran data, kata Zudan, bergantung pada laporan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pencatatan kematian secara berkala dengan petugas yang proaktif mengumpulkan data langsung ke masyarakat.
"Saya mendorong rekan-rekan di Direktorat Pencatatan Sipil secara agresif memonitor Buku Pokok Pemakaman (BPP). Ini untuk merapikan membuat akurat database kependudukan," tegasnya.
Zudan melihat jajarannya perlu membuatkan surat tentang pencatatan kematian, utamanya pada instruksi monitoring BPP yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Instruksi itu ditujukan kepada seluruh gubernur. Landasannya karena petugas kerap terhambat oleh dalih pejabat daerah yang menyatakan tidak mempunyai satuan perangkat daerah (SKPD) yang menangani BPP.
"Dengan pencatatan kematian yang akurat, tidak ada lagi orang yang sudah meninggal dunia masih menerima bantuan sosial, ikut terdata dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Karena itu perlu didorong dengan mewajibkan bupati membuat BPP," pungkasnya. (P-2)
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Pemkot terus melakukan percepatan perekaman KTP elektronik untuk membantu masyarakat menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved