Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
Setelah data pemilih tetap luar negeri (DPT LN) New York, Amerika Serikat, pada Jumat (26/1), kali ini Migrant Care menyoalkan DPT LN Johor Bahru, Malaysia.
KPU belum dapat memastikan apakah sumber kebocoran data itu berasal dari pihaknya.
Bawaslu masih terus berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri mengenai dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Kominfo dapat menjatuhkan sanksi administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah data pemilih pada Pemilu 2024 diduga bocor dan dijual oleh akun anonim Jimbo.
Bawaslu bakal turun tangan untuk menelusuri dugaan bocornya data pemilih yang identik dengan data pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan beberapa analisis guna mengindentifikasi hacker yang diduga meretas data pemilih Pemilu 2024.
Kasus kebocoran data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh akun anonim Jimbo yang dijual seharga US$74 ribu mengancam integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) pada situs kpu.go.id
KPU menggandeng tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Kementerian Kominfo.
MENKO Polhukam yang sekaligus cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD prihatin dengan peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diduga bocornya 204 juta data pemilih.
Sang hacker mengklaim menemukan 204.807.203 data unik yang jumlahnya persis sama dengan jumlah daftar pemilih tetap KPU RI.
Divisi Data dan Informasi KPU RI bersama Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU RI sedang melakukan digital foot print analysis terhadap sistem KPU usai klaim peretasan Jimbo.
ANGGOTA Komisi I DPR Al Muzammil Yusuf mengkhawatirkan kekuatan dan langkah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengamankan data pemilu dari kebocoran atau peretasan.
"Kalau lihat datanya BP2MI itu lebih dari itu (1,7 juta). Kemudian mengacu pada data World Bank yang biasa dipakai itu, kan, ada 9 juta pekerja migran Indonesia," kata Siti
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved