Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal turun tangan untuk menelusuri dugaan bocornya data pemilih yang identik dengan data pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh peretas anonim Jimbo. Hal itu disampaikan secara singkat oleh anggota Bawaslu RI Puadi.
"Bawaslu akan melakukan penelusuran terkait informasi tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (30/11).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberikan hak untuk memegang data tersebut dari KPU. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar juga meminta Bawaslu memastikan KPU dalam menjamin perlindungan data pribadi pemilih.
Baca juga : Daftar Caleg Perempuan Diprediksi tak Berubah meski KPU Terbukti Melanggar
Sebab, Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang menjamin integritas dan berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tugas Bawaslu itu merupakan bagian dari perlindungan hak pemilih sekaligus upaya menjaga integritas pemilu.
Baca juga : 252 Juta Data Pemilu Diduga Diretas, Ini Jawaban KPU
Terpisah, anggota KPU RI Idham Holik menjamin file DPT yang telah ditetapkan pihaknya pada 2 Juli 2023 dalam kondisi aman. Mulai Desember 2023, sambungnya, KPU bakal mencetak DPT tersebut dan didistribusikan ke tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"File tersebut dalam kondisi aman dan siap cetak. Insya Allah proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 berjalan lancar," tandasnya. (Tri)
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Secara teknis peretas yang mengganggu PDN masuk ke komputer lalu masuk ke server untuk mengelola yang di sana tidak bisa melihat data.
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
MUHAMMADIYAH mengaku turut menjadi korban atas serangan siber atau peretasan lewat ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6) tersebut.
PUSAT Data Nasional (PDN) dilaporkan mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) hingga Minggu (23/6) masih belum kembali normal.
Peranan cybersecurity sangatlah krusial, termasuk bagi perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved