Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak laporan Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York terkait data ganda pemilih di sana yang mencapai 374 orang.
Hal itu disampaikan Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care Trisna Dwi Yuni Aresta di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2). Laporan itu dibuat Migrant Care pada Jumat (26/1) lalu.
"Bahwa pelaporan kami, DPT LN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) New York dinyatakan tidak teregistrasi karena alasan yang juga tidak diungkapkan dalam surat tersebut," terang Trisna.
Baca juga : 3.238 Pemilih Ganda Ditemukan di Johor Bahru, Migrant Care Laporkan KPU
Berdsarkan penjelasan Bawaslu, Trisna mengungkap laporan pihaknya dinilai belum memenuhi syarat materiel. Padahal, Migrant Care merasa kelengkapan materiel pada laporan tersebut sudah lengkap. Menurut Bawaslu, laporan Migrant Care sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) New York.
Pada Rabu (31/1) lalu, Ketua PPLN New York mengungkap pihaknya telah menemukan data ganda dalam DPT LN New York sebanyak 198 nama dari total 11.141 DPT LN di sana. Itu setara dengan 1,7% data ganda.
"Tentu jumlah ini (198 data ganda) jauh dari apa yang kami temukan sebanyak 374," kata Trisna.
Baca juga : Bawaslu Baru Tahu Ada Ribuan Pemilih Data Ganda di AS
Dalam menyikapi hal tersebut, Migrant Care menyayangkan minimnya sanksi yang diberikan Panwaslu sebagai perpanjangan tugas Bawaslu di luar negeri. Selain di New York, Panwaslu juga tidak memberikan sanksi berarti bagi PPLN Taipei yang sempat mendistribusikan surat suara di luar jadwal kepada pemilih.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengumumkan pihaknya bakal memantau jalannya Pemilu RI 2024 di beberapa lokasi, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Pemilu RI di Malaysia dan Singapura digelar lebih awal dibanding di dalam negeri, yaitu 11 Februari 2024.
Adapun Pemilu RI di Hong Kong digelar pada 13 Februari 2024, sedangkan di Taiwan digelar pada 14 Februari 2024, sama dengan di dalam negeri. Selain di luar negeri, pemantauan di daerah perbatasan juga bakal dilakukan Migrant Care.
Baca juga : KPU-Kemendagri Diminta Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP
"Kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan mobilitas orang di perbatasan karena ini untuk mencegah adanya mobilisasi pemilih, ini kami lakukan di Batam dan di Nunukan," tandas Wahyu. (Z-4)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Kerugian Rp15,6 miliar berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logsitik surat suara via metode pos.
Responsible Care diwujudkan melalui implementasi Responsible Care Code Management Practice mengacu pada Guiding Principle dan Responsible Care Global Charter.
Migrant Care menyayangkan sedikitnya jumlah pemilih yang bakal menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Migrant Care mendorong KPU mengaudit logistik pemilu metode pos. Pasalnya, pendistribusian logistik menggunakan pos itu dinilai banyak menghilangkan surat suara dan buang banyak biaya.
KOORDINATOR Advokasi Migrant Care Siti Badriyah mengatakan banyak pekerja rumah tangga (PRT) warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Minggu
PERKUMPULAN Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care mengungkap fenomena jual beli surat suara Pemilu RI di Malaysia yang dibanderol dengan harga 25-50 ringgit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved