Strategi Trump Atasi Utang AS: Visa Kartu Emas dan Dilema Tarif

DI tengah tumpukan utang nasional Amerika Serikat yang kini mendekati angka fantastis sebesar US$39 triliun atau sekitar Rp663 kuadriliun, pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menggulirkan strategi agresif untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Meski metodenya memicu perdebatan, para ekonom menyambut positif inisiatif Gedung Putih yang kini mulai memprioritaskan pembicaraan mengenai defisit anggaran.

Beban utang yang terakumulasi selama lintas pemerintahan ini telah menyebabkan pembayaran bunga melonjak hingga lebih dari US$1 triliun atau sekitar Rp17 kuadriliun per tahun. Untuk mengatasinya, Trump mengandalkan dua pilar utama: skema visa Kartu Emas bagi imigran kaya dan kebijakan tarif impor yang kontroversial.

Skema Visa Kartu Emas: Solusi atau Ilusi?

Salah satu proposal paling mencolok adalah penjualan visa Kartu Emas seharga US$5 juta (sekitar Rp85 miliar) per individu. Visa ini menawarkan hak istimewa kartu hijau sekaligus jalur cepat menuju kewarganegaraan AS. Trump memproyeksikan bahwa penjualan 10 juta kartu dapat menghasilkan US$50 triliun atau sekitar Rp850 kuadriliun, yang secara teori mampu melunasi seluruh utang nasional.

Baca juga : Ancaman Tarif Trump terkait Greenland, Bagaimana Eropa Menanggapinya?

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Menteri Perdagangan Howard Lutnick baru-baru ini mengungkapkan bahwa baru satu orang yang disetujui dengan ratusan lain masih dalam antrean. Laporan Kekayaan Knight Frank 2026 menyoroti masalah kelayakan skema ini:

• Populasi Terbatas: Individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi (UHNW) di atas US$30 juta terkonsentrasi di wilayah tertentu.
• Distribusi Global: Amerika Utara menampung 42,6% orang terkaya dunia, sementara Eropa 22,7%. Wilayah berkembang seperti Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan, tetapi populasinya masih relatif kecil.
• Masalah Domestik: Sebagian besar orang yang mampu membeli kartu ini kemungkinan besar sudah menetap di Amerika Serikat.

Dilema Tarif dan Janji Rabat

Selain visa, kebijakan tarif menjadi mesin uang utama. Laporan laboratorium anggaran Yale menunjukkan bahwa tarif pada tahun 2025 berhasil menghasilkan pendapatan bea cukai sekitar US$300 miliar per tahun. Meski efektif mengisi kas negara, penggunaan dana ini masih menjadi tanda tanya besar.

Trump sempat mengusulkan pembagian dana tarif dalam bentuk cek rabat sebesar US$2.000 kepada warga. Namun, analisis Fortune menunjukkan bahwa jika rabat diberikan kepada 50% kelompok berpenghasilan terendah (sekitar 67,5 juta rumah tangga), pemerintah harus mengeluarkan US$135 miliar. Hal ini berarti hampir separuh pendapatan tarif akan kembali ke masyarakat, alih-alih digunakan untuk memangkas utang.

Proyeksi Defisit Masa Depan

Ketidakpastian hukum juga membayangi efektivitas kebijakan ini. Pascaputusan Mahkamah Agung terkait dasar hukum tarif 2025, Kantor Anggaran Kongres (CBO) mulai meninjau kembali prospek fiskal AS. Dalam laporan Maret 2026, CBO memproyeksikan bahwa penghentian atau hambatan pada kebijakan tarif dapat mengakibatkan peningkatan defisit sebesar US$2 triliun lebih besar pada tahun 2036 dari proyeksi sebelumnya.

Kini, dunia menunggu apakah ambisi menjual kewarganegaraan dan membebani barang impor mampu menyelamatkan Amerika dari jurang fiskal atau justru menciptakan distorsi ekonomi baru di pasar global? (Fortune/I-2)