Kebijakan Tarif AS Berpotensi Tambah Defisit Anggaran hingga Rp19 Kuadriliun

PERUBAHAN kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) baru-baru ini diprediksi akan memperlebar defisit anggaran federal secara signifikan. Direktur Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO), Phillip Swagel, menyatakan bahwa defisit dapat membengkak hingga US$1,1 triliun atau sekitar Rp18,7 kuadriliun selama periode 10 tahun ke depan.

Dalam wawancara dengan Bloomberg Television pada Senin (27/4/2026), Swagel menekankan bahwa angka tersebut masih merupakan estimasi awal. "Kami belum sampai pada titik kami merasa nyaman membuat perkiraan jangka panjang yang pasti," ujar Swagel, mengingat dinamika kebijakan yang masih terus berkembang.

Dampak Putusan Mahkamah Agung

Lonjakan defisit ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan wewenang Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif tertentu melalui kekuasaan ekonomi darurat. Swagel menjelaskan bahwa pembatalan tersebut saja sudah menambah beban defisit sebesar US$2 triliun atau sekitar Rp34 kuadriliun dalam satu dekade.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Tarif Impor 19% belum Final, Nego dengan AS masih Berlanjut

Meskipun pemerintahan Trump berupaya mengganti aliran pendapatan yang hilang dengan langkah-langkah perdagangan lain, hasilnya baru mencapai kisaran US$800 miliar hingga US$900 miliar. Jumlah ini hanya mencakup hampir separuh dari pendapatan yang hilang akibat putusan pengadilan tersebut.

“Defisit selama 10 tahun akan sekitar US$1,1 triliun lebih tinggi karena ada pengurangan tarif oleh Mahkamah Agung dan penambahan tarif oleh pemerintah,” jelas Swagel. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki wewenang luas untuk mengubah tarif, sehingga angka pasti defisit sulit dikunci hingga seluruh proses selesai.

Tekanan Energi dan Inflasi

Selain persoalan tarif, CBO menyoroti faktor geopolitik yang memengaruhi stabilitas fiskal. Swagel menyebutkan bahwa dampak konflik di Iran terhadap harga energi global mengikis manfaat ekonomi dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.

Kenaikan harga energi yang membebani rumah tangga dinilai mengimbangi dampak positif dari insentif pajak. "Tentu saja ada dampak pada investasi bisnis dan inflasi dan semua itu bercampur," katanya.

Hingga saat ini, CBO belum melakukan pembaruan anggaran secara menyeluruh karena masih menunggu stabilitas data ekonomi yang mendasarinya. Namun, perubahan gambaran anggaran ini dipastikan akan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan fiskal Amerika Serikat di masa depan. (I-2)