Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKUMPULAN Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan panitia penyelenggara pemilihan luar negeri (PPLN) atas dugaan pelanggaran administrasi terkait data ganda yang ditemukan di luar negeri.
Setelah data pemilih tetap luar negeri (DPT LN) New York, Amerika Serikat, pada Jumat (26/1), kali ini Migrant Care menyoalkan DPT LN Johor Bahru, Malaysia.
"Hari ini kami melaporkan 10 kali lipat dari pelanggaran data ganda pada waktu New York," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2).
Baca juga : PPLN New York Temukan 198 Data Pemilih Ganda Pemilu 2024
Dalam laporannya ke Bawaslu kali ini, jumlah pemilih ganda yang ditemukan Migrant Care mencapai 3.238 nama dari total DPT LN di Johor Bahru. Wahyu menjelaskan, pihaknya melakukan verifikasi dengan mempelototi empat ribu lembar dokumen berisi 119.491 total DPT LN Johor Bahru.
Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care Raihan juga mengungkap terdapat data ganjil dari DPT LN Johor Bahru. Keganjilan itu antara lain ditemukannya 22 orang yang beralamat di Sumenep, Jawa Timur, 2 orang beralamat di Jember, Jawa Timur, dan 19 nama beralamat 'bercuti/rehat/pulang'.
Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care Trinadwi Yuniarista berharap KPU periode saat ini dapat mencontoh KPU sebelumnya yang menyelenggarakan Pemilu 2019. Sebab, saat itu KPU terus melakukan penyegaran DPT, baik di dalam maupun luar negeri.
Baca juga : Pemilih di Luar Negeri Bertambah, Pengawasan Pemilu Makin Sulit
"Amat sangat disayangkan peran tersebut tidak diambil oleh kpu dan baawaslu pada 2024 ini," katanya.
Penetapan DPT, baik dalam maupun luar negeri, oleh KPU untuk Pemilu 2024 telah dilakukan sejak Juli 2023 lalu. Adapun jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari angka tersebut, 1.750.474 pemilih tercatat dalam DPT LN.
Bagi Wahyu, laporan pihaknya terkait DPT LN di New York maupun Johor Bahru hanyalah sampel saja untuk menunjukkan potensi kegandaan pemilih. Migrant Care, sambungnya, ingin menyerukan ke Bawaslu dan KPU untuk melihat kembali secara cermat DPT LN, utamanya di negara dengan jumlah pemilih yang signifikan.
Baca juga : Kisruh Surat Suara Taipei, Bawaslu Diminta Buat Putusan Mengikat
"Kami punya keterbatasan, yang kami pelototin itu juga barang manual ya, bukan aplikasi yang saya kira Bawaslu dan KPU itu punya akses untuk melakukan analisis secara lebih cermat jadi," tandasnya.(Z-4)
Kerugian Rp15,6 miliar berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logsitik surat suara via metode pos.
Responsible Care diwujudkan melalui implementasi Responsible Care Code Management Practice mengacu pada Guiding Principle dan Responsible Care Global Charter.
Migrant Care menyayangkan sedikitnya jumlah pemilih yang bakal menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Migrant Care mendorong KPU mengaudit logistik pemilu metode pos. Pasalnya, pendistribusian logistik menggunakan pos itu dinilai banyak menghilangkan surat suara dan buang banyak biaya.
KOORDINATOR Advokasi Migrant Care Siti Badriyah mengatakan banyak pekerja rumah tangga (PRT) warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Minggu
PERKUMPULAN Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care mengungkap fenomena jual beli surat suara Pemilu RI di Malaysia yang dibanderol dengan harga 25-50 ringgit.
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved