Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ORGANISASI masyarakat sipil, Migrant Care mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit logistik Pemilihan Umum (Pemilu) metode pos. Pasalnya, pendistribusian logistik Pemilu 2024 menggunakan pos itu dinilai banyak menghilangkan surat suara dan buang banyak biaya.
"Apalagi metode pos sering jadi alat perdagangan surat suara karena pengiriman metode pos tidak bisa ditelusuri," kata Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.
Trisna mencontohkan di Hongkong hanya 41 persen pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya. Jumlah itu, kata dia, berkurang lagi karena pengguna hak pilih metode TPS (31 persen) ataupun metode pos (31 persen), hanya sebagian.
Baca juga : KPU Bersikeras tidak akan Hentikan Tayangan Sirekap
"Dari jumlah yang kurang, itu pun berkurang lagi dimana ada 49 persen yang tidak digunakan (kembali ke pengirim) atau tidak dikembalikan," ungkapnya.
Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Organisasi Jaga Pemilu menilai Pemilu 2024 sangat bermasalah sejak sebelum hari pemungutan suara. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masa kampanye, pendaftaran, hingga netralitas aparat menjadi persoalan.
Jaga Pemilu menemukan delapan pelanggaran selama Pemilu 2024. Sebanyak tiga jenis di antaranya masuk kategori pelanggaran terbesar. Ketiganya yaitu penggelembungan suara salah satu paslon (25 persen), tidak boleh mencoblos (11 persen) dan salah input data di platform rekapitulasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (11 persen).
Selain itu, lima pelanggaran lainnya yang cukup signifikan adalah politik uang (9 persen), pencoblosan ilegal (7 persen), bermasalahnya daftar pemilih tetap (6 persen) dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja (6 persen), serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah (5 persen).
"Tak heran jika pada hari pencoblosan banyak lagi masalahnya. Ini menunjukkan bahwa para penyelenggara dan pengawas Pemilu kehilangan fokus," ungkap Divisi Advokasi dan Hukum Jaga Pemilu Rusdi Marpaung. (Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
Israel dihadapkan pada kejutan ketika resolusi gencatan senjata Gaza yang diusulkan AS lolos pemungutan suara DK PBB, menimbulkan tekanan besar untuk segera menghentikan perang.
Menurut KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
Fahri terpilih menjadi Pj melalui pemungutan suara (voting) dari para jajaran pimpinan pusat dan daerah serta badan khusus dan badan otonom dalam MDP PBB.
Senat AS bersiap untuk memberikan suara pada paket bantuan militer yang mencakup dukungan untuk Ukraina serta pembatasan terhadap aplikasi media sosial TikTok.
Dewan Perwakilan Rakyat AS akan menggelar pemungutan suara penting mengenai paket bantuan besar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan, Sabtu.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved