Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya tidak menutup diri untuk mengoreksi data pemilih yang ganda untuk Pemilu 2024. Kegandaan itu sebelumnya dilaporkan oleh Migrant Care pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPT LN) New York, Amerika Serikat, dan Johor Bahru, Malaysia.
"Kalau nyatanya ternyata masih ada kegandaan juga kami tidak menutup diri untuk dilakukan koreksi-koreksi supaya menghindari potensi-potensi digunakannya nama-nama itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2).
Dalam menindaklanjuti temuan Migrant Care, Hasyim menyebut pihaknya sudah mencoret 198 nama ganda yang ada dalam DPT LN New York. Pencoretan itu diperlukan untuk menghindari kemungkinan digunakannya lebih dari satu kali nama pemilih menggunakan hak pilihnya. Sebab, salah satu dari nama ganda itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Baca juga : Hoaks Bisa Ganggu Legitimasi Pemilu
Menurut Hasyim, surat suara untuk data ganda yang telah dicoret itu nantinya bakal dialokasikan untuk pemilih lain, termasuk warga negara Indonesia (WNI) dari luar New York yang terkategori daftar pemilih pindahan.
"Yang di Malaysia (Johor Bahru) sedang ditelusuri, kurang lebih metodenya juga akan sama dari DPT itu akan ditelusuri kembali," terang Hasyim.
Dalam proses pemutakhiran DPT, baik dalam maupun luar negeri, Hasyim menegaskan jajaran KPU sudah melakukan tahapan analisis kegandaan. Analisis itu dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan membandingkan pemilih di dalam maupun luar negeri.
Baca juga : Perlu Aturan Khusus Pembagian Bansos saat Pemilu
"Yang namanya data jutaan, itu kalau kelewatan-kelewatan ya saya kira masih wajar," kata Hasyim.
Untuk menghindari potensi pemilih memilih dua kali dengan daftar ganda, Hasyim meminta jajaran KPPS LN untuk mendokumentasikan atau memfoto wajah para pemilih serta menunjukkan identitas seperti paspor.
"Dalam rangka menghindari antisipasi yang hadir bukan orang sebagaimana terdaftar dalam DPT," pungkasnya. (Z-8)
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved