Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan. Pernyataan ini disampaikan Afifuddin ketika ditanya mengenai masalah netralitas penyelenggara pemilihan.
"KPU memastikan jajaran kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan," terangnya kepada Media Indonesia pada Kamis (1/8).
Menurutnya, KPU telah memberikan bimbingan teknis berkali-kali kepada jajaran di provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memperlancar penyelenggaraan pilkada, KPU telah memetakan potensi masalah yang mungkin muncul pada setiap tahapan.
Baca juga : Ajudan Prabowo tidak Layak Terlibat Politik Praktis
"Koordinasi dengan semua pihak juga kita minta dilakukan," sambung Afifuddin.
Selain itu, ia menyebut bahwa KPU dan Bawaslu akan menggelar rapat koordinasi bersama. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pemahaman yang sama antara kedua lembaga penyelenggara pemilihan tersebut mengenai aturan yang berlaku pada Pilkada 2024.
"Dan tidak banyak perbedaan. Intinya harus ada kolaborasi untuk menyukseskan Pilkada 2024," pungkasnya.
Baca juga : Bawaslu Didesak Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pengerahan Aparat Desa
Tahapan Pilkada 2024 sudah memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke rumah warga untuk mendata pemilih Pilkada 2024. Hasil coklit tersebut saat ini sedang dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan dilakukan selama tiga hari, yakni 27-29 Agustus 2024. Pendaftaran ini dilakukan di KPU daerah masing-masing sesuai tingkat pemilihan. Sementara itu, penetapan pasangan calon akan digelar pada 22 September.
Tahap kampanye baru akan dimulai pada 25 September, dan hari pemungutan suara akan diadakan pada 27 November 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved