Tokoh NU Ingatkan KPK Transparan dalam Kasus Gus Yaqut

SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk transparan dalam membeberkan dasar hukum serta rincian kerugian negara terkait kasus kuota haji tambahan 2024.

Budayawan sekaligus tokoh NU, Zastrow al Ngatawi, menilai kasus ini menyisakan tanda tanya, terutama mengenai bukti materiil yang mendasari status tersangka tersebut.

"Saya bukan ahli hukum. Tapi ini soal rasa. Budayawan bicaranya rasa. Setelah melihat komentar ahli hukum, politik, pengacara, kasus ini memang dipaksakan. Mana kerugian negaranya? Aspek memperkaya diri tidak terlihat, tapi kenapa ini dipaksakan tersangka?," katanya seusai acara buka bersama di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (22/2).

Baca juga : Selain Gus Yaqut, Eks Stafsus Menag dan Bos Travel Maktour juga Dicegah ke Luar Negeri

Zastrow secara khusus menyinggung pernyataan KPK sebelumnya mengenai potensi kerugian negara yang mencapai Rp1 triliun. Menurutnya, tanpa penjelasan rinci, angka tersebut hanya akan melahirkan spekulasi dan ruang prasangka di tengah masyarakat.

Ia bahkan membandingkan pola penanganan kasus ini dengan peristiwa yang pernah menimpa Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana opini publik kerap dibentuk mendahului proses hukum yang tuntas.

“Kalau kebijakan misalnya, kok diadili KPK? Kalau kelakuannya, bukti kerugian negaranya di mana? Jadi jelas ini kriminalisasi. Saya tidak membela Gus Yaqut, tapi saya bersama kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Baca juga : Kuasa Hukum Jelaskan Alasan Gus Yaqut Gugat Praperadilan Status Tersangka Kuota Haji

Senada dengan Zastrow, cendekiawan NU Islah Bahrawi mewanti-wanti agar KPK tidak terseret ke dalam pusaran kepentingan politik. Islah menekankan pentingnya KPK menjaga marwah sebagai lembaga superbody yang independen.

“KPK tidak boleh bermain di ruang politik, karena KPK satu-satunya lembaga hukum superbody yang dipercaya publik. Jangan sampai KPK menjadi lembaga palu godam politik,” kata Islah.

Ia menambahkan, jika memang terdapat bukti kerugian negara atau aliran dana, hal tersebut perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. (P-4)