Bahlil Minta Fraksi Golkar DPR Kaji RUU Perampasan Aset

DPR: Perampasan Aset tanpa Vonis Berisiko Abuse of Power

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih membutuhkan banyak masukan

Pukat UGM: Perampasan Aset Harus Utamakan Putusan Pengadilan, NCB Hanya Pelengkap

Ia menilai pendekatan conviction based lebih menjamin keadilan karena tetap mengedepankan prinsip due process of law.

Pakar Soroti Bahaya Salah Tafsir 'Aset tak Sesuai Profil' di RUU Perampasan Aset

KOMISI III DPR RI mendapat masukan dari pakar hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, khususnya soal mekanisme penanganan harta yang tidak seimbang dengan profil pemilik.

Perampasan Aset Harus Jaga Prinsip Fair Trial dan Putusan Pengadilan

PAKAR hukum menegaskan bahwa prinsip fair trial harus menjadi fondasi utama dalam RUU Perampasan Aset agar tidak melanggar hak hukum warga negara.

Bahas Draf RUU Perampasan Aset, DPR Targetkan Pemulihan Kerugian Negara Lebih Maksimal

DPR RI mulai mendalami draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemulihan kerugian negara.

Menkum Ungkap Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Tertunda

Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.

Bahas RUU Perampasan Aset, DPR Soroti Perlindungan Sopir dan ART yang Dicatut

ANGGOT Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends memberikan catatan dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Perlindungan hukum RUU Perampasan Aset

Legislator Usul Pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset

Rikwanto menjelaskan tantangan pengelolaan aset ke depan akan semakin kompleks. 

Anggota DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak Prinsip Konstitusi

Menurut Soedeson, pemaksaan mekanisme perampasan tanpa proses hukum pidana berisiko melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Legislator: Perampasan Aset Harus Konstitusional, tidak Boleh Atas Dasar Kecurigaan

Rikwanto menekankan bahwa setiap upaya perampasan aset wajib memiliki keterkaitan hukum yang jelas dengan tindak pidana asal (predicate crime).

Komisi III Tekankan Batas Waktu dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin menekankan perlunya aturan soal batasan waktu (tempus delicti) dalam RUU Perampasan Aset

Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak HAM dan Asas Pidana

Rullyandi menegaskan prinsip nulla poena sine culpa atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia