Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) pada Minggu (6/10) malam.
Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan, AKP Haris Wicaksono mengonfirmasi bahwa benar sedang ada pemeriksaan penyidik KPK yang dilakukan di dalam gedung Mapolres Banjarbaru.
“Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan,” ujar Haris seperti dilansir dari Antara pada Senin (7/10).
Baca juga : KPK Dalami Ribuan Pokok Pikiran Sebelum OTT di Jawa Timur
Pada pukul 02.26 WITA diketahui satu unit kendaraan taktis Brimob Polda Kalimantan Selatan dengan plat nomor 1753-XIII dan dua mobil lainnya tiba di Mapolres Banjarbaru. Namun, hingga pukul 03.12 WITA, pejabat yang terjaring OTT KPK itu belum keluar dari gedung Polres Banjarbaru.
Sebelumnya, informasi kegiatan penyidik lembaga antirasuah tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Diduga pihak pejabat penyelenggara negara terjerat dalam operasi senyap tersebut.
“Benar, KPK melakukan giat penangkapan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Minggu (6/10) malam.
Baca juga : Duit Pemotongan di BPPD Sidoarjo untuk Kebutuhan Bupati
Kendati demikian, Ghufron belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait detail giat OTT KPK tersebut, termasuk identitas pihak yang ditangkap atau pun kasus yang diusut serta nilai kerugian yang dialami negara.
Ghufron mengatakan tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan.
“Kejelasannya tunggu lebih lanjut. Kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update,” tandasnya. (H-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved