Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan semangat dari rekan-rekan sejawatnya sebagian besar mendorong agar hak angket segera digulirkan.
“Kalau sampai saat ini kan fraksi (PDIP) memang belum mengeluarkan sikap. Tetapi semangat teman-teman sebagian besar mendorong. Tinggal nanti sikap fraksi seperti apa. Gitu saja,” kata Djarot kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Djarot perlu komunikasi yang panjang dan melibatkan lintas fraksi untuk menentukan sikap terkait pengguliran hak angket. Dia juga mengatakan ada kalkulasi dan pertimbangan yang realistis sebelum menyatakan sikap. Sehingga, kata dia, kajian dan naskah akademik saja belum cukup.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
“Ada fraksi partai pendukung 02, itu kan tidak semua tidak setuju hak angket. Ada yang setuju dengan hak angket, iya kan? Maka dari itu perlu melibatkan lintas fraksi. Maka dari itu, komunikasi lintas fraksi itu diperlukan. Siapa yang melakukan komunikasi itu? Ya pimpinan fraksi. Anggota tentu akan mendorong itu,” ujar Djarot.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat fraksi PDIP untuk membahas mengenai hak angket. Melalui rapat itu, PDIP akan mengumumkan seperti apa sikapnya terkait hak angket.
“Kami belum agendakan terkait rapat itu. Nanti dijadwalkan khusus. Tapi di partai ini (hak angket) dibicarakan, sudah dirumuskan. Jadi, sementara ini, memang belum ada (jawaban sikap soal hak angket). Kita untuk rapat fraksi belum ada, karena kita masih proses penghitungan suara. Kita sedang mengawal sampai akhir, baik itu pileg maupun pilpres,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved