Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ahmad Bagja memersilakan publik untuk membandingkan kinerja Bawaslu selama ini khususnya dalam pemilu 2024. Bawaslu yang dinilai kurang berani
PKB waspadai netralitas para ASN dan penjabat kepala daerah yang ditunjuk lewat Kepres
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres kemarin menyisakan catatan kekurangan yang cukup banyak untuk diperbaiki.
Hak angket jadi tuntutan publik dan masih relevan untuk diajukan DPR RI.
MK hanya mempertimbangkan surat dari sahabat pengadilan atau amicus curiae yang diterima MK pada Selasa (16/4) pukul 16.00 WIB.
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tetap mendorong agar hak angket kecurangan Pemilu 2024 bisa berjalan meski tanpa dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan
PP Muhammadiyah, ditegaskan Haedar, dalam posisi menyerahkan seluruh sengketa Pemilu 2024 tuntas di MK.
HAK angket kecurangan pemilu yang sempat ramai digaungkan dinilai hanya sekadar wacana. Partai politik tidak serius untuk menjalankan hak angket hingga memasuki masa reses.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan wacana pengajuan hak angket di DPR RI diprediksi tidak akan terealisasi.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjaga asa dalam upaya mewujudkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. PKS menilai hak angket
Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK sebab lembaga peradilan itu memiliki kewenangan yang mutlak dan independen.
Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU, besok.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved