Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ahmad Bagja memersilakan publik untuk membandingkan kinerja Bawaslu selama ini khususnya dalam pemilu 2024. Bawaslu yang dinilai kurang berani menindak kecurangan yang terjadi secara kasat mata di pemilu 2024, merupakan kritik yang harus diterima.
"Dibandingkan saja. Kami terbuka dan menerima masukan dan kritik," ujarnya.
Bagja yang dihubungi, Jumat (17/5) menerangkan selama kepemimpinannya bawaslu tunduk terhadap amanat UU dan melakukan tindakan sesuai aturan dan hukum. Contohnya bawaslu serius melakukan penindakan terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia hingga ke ranah pidana termasuk pelanggaran administrasi PPLN Taipei.
Baca juga : Pemilih di Luar Negeri Bertambah, Pengawasan Pemilu Makin Sulit
"Ada keberanian tidak garang. Dalam sejarah Kepemiluan ini pertama kali," cetusnya.
Selain dua contoh tadi Bagja mengungkap pihaknya tidak main-main memproses tentang dugaan kecurangan cawapres salah satu calon. Namun kekurangan terhadap kinerja bawaslu diakuinya masih ada.
" Ada kekurangan kami jelas ada. Tapi yang pasti kami serius melakukan tindakan seperti ada cawapres diproses pelanggaran hukum lainnya," imbuhnya.
Sebelumnya pegiat pemilu sekaligus mantan anggota Bawaslu RI periode 2008-2012 Wahidah Suaib mengatakan, jajaran Bawaslu saat ini tidak memiliki mental yang kuat untuk menindak pelanggaran pemilu yang kasat mata. Sebagai pengawas pemilu, jajaran Bawaslu seharusnya memenuhi tiga kriteria, yakni memiliki pengetahuan terkait hukum kepemiluan, keahlian teknis proses pelanggaran pemilu, dan mental serta nyali untuk memproses pelanggaran sesuai aturan.
Wahidah tidak menyangsikan pengetahuan dan pengalaman Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dkk. Mengingat, mereka memiliki pengetahuan hukum kepemiluan yang memadai serta pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di daerah sebelumnya. (Sru/Z-7)
Keberadaan Berani dan relawan lintas iman di Papua Barat Daya adalah bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan yang ada di Papua.
Warna primer ini bersifat menaklukan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital (hidup). Secara positif, warna merah mengandung arti cinta, berani, dan kuat.
Secara etimologi, kata al-syaja’ah berarti berani, antonim dari kata al-jabn yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved