BEM se-Kalsel Tuntut Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilu

PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kalsel di Banjarmasin, Senin (12/2). Mahasiswa menuntut netralitas ASN, penyelenggara pemilu dan aparat TNI-Polri dalam pemilu.

Mahasiswa di Kalsel merasa resah dengan maraknya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang belakangan ini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Termasuk pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

"Kita menuntut netralitas ASN, aparat dan penyelenggara pemilu. Kita juga mendesak Bawaslu Kalsel dapat bekerja profesional untuk menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," tegas Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Syamsu Rizal.

Baca juga : Jokowi Tegaskan soal Netralitas Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024

Salah satu kasus netralitas ASN yang menjadi sorotan para mahasiswa adalah Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Muhammadun yang telah mendapat rekomendasi sanksi disiplin dari Komisi ASN, namun hingga kini belum dilaksanakan. Serta dugaan pelanggaran etik para caleg peserta pemilu.

Selain itu BEM se Kalsel juga mendesak agar jabatan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor segera diisi pelaksana tugas (Plt) untuk menghindari pelanggaran menjelang Pilkada Gubernur akhir 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan bahwa pihaknya tidak diam melihat dugaan pelanggaran yang terjadi. 

Baca juga : Wapres Ingatkan ASN hingga TNI Netral pada Pemilu 2024

"Kita telah melakukan upaya baik pencegahan maupun penindakan,” ujarnya.

Untuk kasus pelanggaran netralitas ASN yang menjerat Kepala Disdik Kalsel pihaknya telah merekomendasikan tindak lanjut dan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian. (DY/Z-7)

Baca juga : Harus Ada Sanksi Berat untuk Aparat dan Birokrat yang tidak Netral