Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM guru besar, dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar Sulawesi Selatan, Jumat (2/2) mendeklarasikan diri dan bergerak untuk selamatkan demokrasi di Indonesia. Pernyataan sikapnya pun, dibacakan Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik Unhas Triyatni Martosenjoyo di selasar Gedung Rektorat Unhas.
Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan, setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional.
Ada empat poin yang disampaikan, yaitu pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
Baca juga : BEM PTNU Jabar dan Komunitas Perempuan SCOW Tolak Intervensi Presiden di Pemilu 2024
Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Lalu ketiga, meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
Dan keempat, Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur presiden aman agar hasil Pemilu 2024 mendapat legitimasi kuat berbadan penghormatan suara rakyat.
Baca juga : Cegah Penggunaan Isu Identitas di Pesta Demokrasi 2024
Inisiator kegiatan, Amran Razak menambahkan, apa yang mereka lakukan tersebut, sebuah pertanda bahwa civitas akademik ini masih ingin menjaga peradaban dunia, terutama menjaga demokrasi tetap terjaga.
"Apalagi kami ini juga adalah pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," tambahnya dengan tegas.
"Kita kembali menjaga koridor demokrasi. Jangan kita keluar. Kalau ada yang keluar, wajib kampus mengingatkan kembali ke dalam. Itu tugas kampus sebagai penjaga peradaban, menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," sambung Amran Razak.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unhas periode 1997-2001 itu menambahkan pendapatnya terkait konstelasi politik, ada berbagai macam pendekatan, tetapi tetap harus punya pijakan fundamental dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana demokrasi ini tetap dijaga.
"Demokrasi ini untuk anak bangsa, untuk kita semua. Kalau demokrasi ini susah dipertanggungjawabkan, maka kita susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat dalam pandangan dunia," tambah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Tersebut.
Sehingga tukas Amran, kondisi saat ini menjadi keresahan, dan harus dikawal agar tidak menjadi cedera, karena ada ketidaknyamanan dalam demokrasi.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
"Semua punya landasan hukum yang jelas, dan aturan. Mari kita taati itu agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat karena mempunyai bangsa yang kuat, kita kembali menjaga koridor demokrasi jangan kita keluar, kalau keluar kampus wajib mengingatkan kembali ke dalam sebagai lembaga penjaga keberadaban," tukasnya. (Z-8)
Baca juga : Kubu Anies-Muhaimin Dukung Keprihatinan Civitas Akademika
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved