Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen menggelar Pemilu 2024 sebagai pemilu yang inklusif. KPU menyediakan fasilitas kepada siapapun, termasuk para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, serta memfasilitasi hak untuk dipilih yaitu sebagai calon anggota legislatif.
Kabag Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal KPU Reni Rinjani mengatakan, sebanyak 1.101.178 penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2024.
“Hak dipilih dan hak untuk dipilih, KPU sebagai penyelenggara umum melayani keduanya, sebagai orang yang dipilih dan melayani masyarakat untuk memilih” ujar Reni dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Indonesia Inklusi Melalui Hak Pilih” di Festival Setara Berdaya yang digelar Media Indonesia, Senin (11/12).
Baca juga : 2 Warga Palangka Raya Ditangkap karena Pakai DPT Orang, Upahnya Rp100 Ribu Tiap TPS
KPU, lanjut Reni, juga mengajak para penyandang disabilitas untuk mengecek data pemilihnya di laman cekdptonline.kpu.go.id. Caranya mudah, hanya memasukkan NIK pada KTO sudah terlihat data Tempat Pemilihan Suara yang akan ditentukan.
TPS kali ini dibatasi sampai 300 pemilih dalam satu tempat, dengan begitu akan mempermudah perhitungan suara yang dilakukan.
Reni mengingatkan, jika belum terdaftar maka segera hubungi penyelenggara pemilu terdekat seperti di KPU Kabupaten Kota, PPK Kantor Kecamatan, hingga PPS yang ada di lingkup kelurahan RT RW.
Baca juga : Caleg Kalah di Pemilu 2024 Mulai Konsultasi ke Psikiater karena Stres dan Depresi
Bagi orang tua yang memiliki anak penyadang disabilitas dan belum mempunyai e-KTP sebelum 14 Februari, namun sudah 17 tahun mereka sudah ada memiliki pilih.
“Teman difabel ada layanan khusus yaitu template untuk mencoblos Presiden dan DPD, baru dua itu untuk DPR RI karena namanya banyak sekali belum ada templatenya” jelas Reni.
Untuk pemilihan anggota legislatif, KPU menyediakan layanan pendampingan oleh keluarga atau petugas pos TPS setempat dengan mengisi formulir pendampingan, berisikan kewajiban, larangan, dan hak dalam menjaga hak suara teman difabel khususnya bagi para tuna netra.
Baca juga : Kecurangan Sirekap KPU bukan cuma di Caleg, Tapi Juga DPD
“Mari jangan sia-sia kan keuntungan ini untuk memilih langsung dan siapa yang akan memimpin kita 5 tahun kedepan. Kami setia selalu mendorong untuk warga indonesia memakai hak pilihnya," tutur reni.
Pelayanan sebaik-baiknya menjadi tujuan KPU dalam pemilu 2024, jika menemui petugas yang tidak koperatif, khususnya kepada teman difabel bisa memberikan informasi serta pengaduan di laman KPU.
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, menjelaskan pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatata Sipil Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemutakhiran data penduduk, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Baca juga : 60% Pemilih Pemilu 2024 Pragmatis, Tidak Bisa Bedakan Sumbangan dengan Politik Uang
“Banyak teman-teman penyandang disabilitas tidak memiliki data, jadi tidak memilih,” ungkap Angkie Yudistia.
Ia mengapresiasi langkah KPU yang bergerak cepat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bisa memilih. Ia pun meminta para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu mendatang. Pemerintah dan KPU siap melakukan pendampingan.
.
Jika data belum terverifikasi maka datang ke RT RW terdekat di mana sebagai pengantar dari warga kepada pemerintah setempat.
“Minimal RT RW dahulu, karna RT RW adalah pengantar dalam verifikasi data, jangan lupa untuk memilih untuk bagi Bapak Ibu yang anaknya mau 17 tahun,” jelas Angkie.
Baca juga : Caleg PSI Ini Ungkap Tantangan Anak Muda Terjun ke Dunia Politik
Politisi Partai NasDem, Dedi Santoso, menjadi salah satu penyandang disabilitas yang mau sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu mendatang. Dedi merupakan seorang penjual kue basah di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat.
“Kami terinspirasi kenapa tidak ada disabilitas perwakilan di ruang parlemen karena disabilitas punya hak-hak setara yang sama,” ungkap Dedi Santoso.
Ia berharap, dengan adanya perwakilan penyandang disabilitas di parlemen, bisa ikut menyuarakan kepentingan rekan-rekannya untuk mewujudkan kesetaraan.
Baca juga : Caleg Tanpa Tujuan Jelas Rentan Alami Gangguan Mental
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem yang mau menerima saya tanpa mahar, tanpa keluar biaya sepeserpun, memang tantangannya luar biasa tapi jika ikhlas maka jalan ini akan lancar” ungkap Dedi.
Sebagai caleg, Dedi menaruh perhatian pada isu kesetaraan bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor pendidikan dan lapangan pekerjaan.
Dalam mengampanyekan dirinya, Dedi memiliki cara unik, yaitu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar saat berdagang dari pukul 5 pagi hingga 3 sore, lalu dilanjutkan ngopi bareng ala kadarnya bersama warga. (Z-5)
15.789 peserta termasuk 13 di antaranya penyandang disabilitas mengikuti UTBK SNBT (Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) di Kampus Universitas Gadjah Mada.
UTBK sebanyak 18 sesi itu dilaksanakan di laboratorium komputer di kampus Kentingan, Kampus Mesen, dan Kampus Pabelan.
DUKUNGAN bagi penyandang disabilitas harus terus dikuatkan. Hal itu dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan kompetensi dan penyediaan ruang serta kesempatan di dunia kerja.
Kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan pemahaman dasar kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
FASE darurat kekerasan terhadap penyandang disabilitas memerlukan langkah konkret bersama dan segera untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh warga negara yang diamanatkan UUD 1945.
Pabrik rokok HS yang berlokasi di Muntilan, Magelang, berkomitmen merangkul penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja produktif tanpa persyaratan yang memberatkan.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved