Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan memegang komitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semuanya harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Penyelenggaraan Pemilu 2024, terang dia, sudah menjadi agenda lima tahunan di Republik ini dan ekosistemnya pun sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil. Diharapkan pemilu mendatang dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif.
"Sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyosong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan."
Hulu menjelaskan, dalam hal ini ASN, TNI, dan Polri semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Menurut dia, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (paslon). Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan," ujar dia.
Menurut dia, pengabdian institusi Polri harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. "Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang di tujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme."
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan
Pjs Ketua Umum GMKI Epafras Tudiano menuturkan aksi yang digelar tersebut merupakan kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda, dan aktivis pergerakan. Ia menyebut semangat itu sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis.
"Aksi jalanan ini akan continues dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024, sekaligus menyerukan netralitas instrumen negara," terang dia.
Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa aksi turun ke jalan ini hoaks, imbuh Epafras, hal itu adalah bentuk kepanikan dari oknum-oknum yang bukan bagian dari Pengurus Pusat GMKI yang sah.
Ia menambahkan Ketum PP GMKI Jefri Gultom sudah dinonaktifkan sementara dari semua tugas dan fungsinya sebagai ketum. Mereka pun akan membantah jika ada pihak yang coba-coba mengatasnamakan PP GMKI dan menjual nama organisasi tersebut. "Itu bukan PP GMKI maupun Ketum GMKI, karena kami sudah mengangkat Pjs Ketua Umum PP GMKI sesuai dengan mekanisme organisasi," tandasnya. (RO/J-2).
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved