Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menolak mundur dari jabatannya meski banyak desakan untuk mundur. Desakan itu banyak dicetuskan pegiat antirasuah karena dia terseret skandal pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Sikap itu diambil karena Firli merasa jasanya masih dibutuhkan oleh KPK. Dia menilai skandal pemerasan cuma upaya serangan balik dari tersangka kasus korupsi.
"Pada prinsipnya negara membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebathilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/11).
Baca juga: Ini Alasan Firli Tutup Muka Usai Diperiksa Polisi
Firli mengatakan dirinya akan mematuhi proses hukum dalam perkara tersebut. Hingga kini, Ketua KPK itu masih berstatus sebagai saksi. "Saya pribadi tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga," ujar Firli.
Firli berharap skandal ini tidak mengendurkan koordinasi penegakan hukum antarlembaga. Sebab, pemberantasan korupsi harus dijalankan bersama.
Baca juga: Firli Bahuri Penuhi Panggilan Dewas KPK
"Spirit de corp dalam upaya pemberantasan korupsi yang kita bangun bersama Polri, Kejagung, MA, MK dan segenap APH serta seluruh elemen anak bangsa juga akan terus dijalankan oleh KPK dalam upaya membersihkan negeri dari praktik korupsi dgn segala proses apapun dan risikonya apapun," tutur Firli. (Z-3)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka itu
KPK turut menyita sejumlah uang yang diyakini berkaitan dengan dugaan korupsi di Semarang.
Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved