Ditahan KPK, Ajudan Gubernur Riau Marjani Bantu Lakukan Pemerasan untuk Kebutuhan Abdul Wahid

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ajudan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid (AW), Marjani (MJN), hari ini, 13 April 2026. Marjani diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Riau.

Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, Marjani memiliki tugas sebagai pengepul uang pemerasan dan penerimaan lain untuk Abdul Wahid. Dalam kasus ini, sebagian uang yang diterima Marjani untuk Abdul Wahid, diketahui oleh Tenaga Ahli Dani M Nursalam (DAN).

“DAN menyerahkan uang sejumlah Rp950 juta kepada saudara MJN,” kata Achmad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2026.

Baca juga : KPK Temukan Dokumen Penganggaran di Dinas Pendidikan dalam Kasus Pemerasan Gubernur Abdul Wahid

Uang itu diterima Marjani melalui Dani pada Juni 2025. Sejatinya, Dani mendapatkan Rp1 miliar dari Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda (FRY), yang merupakan representasi Abdul Wahid.

“Untuk selanjutnya digunakan sebagai kepentingan AW,” ucap Achmad.

Selain itu, Marjani juga menerima Rp450 juta untuk Abdul Wahid pada November 2025. Penyerahan uang itu diketahui Dani lewat video call.

Baca juga : Gubernur Riau Abdul Wahid Diduga Terima Rp4,05 Miliar, KPK Hanya Sita Rp1,6 Miliar

Sementara itu, Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid sudah menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan rasuah terkait anggaran proyek di Provinsi Riau alias perkara jatah preman. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Abdul Wahid cs diduga telah menerima uang rasuah sampai Rp3,5 miliar.

“(Telah) memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu memberikan uang sebesar Rp1,8 miliar, sebesar Rp1 miliar, dan sebesar Rp750 juta,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, dalam surat dakwaan yang dikutip pada Jumat, 27 Maret 2026.

Uang itu diberikan oleh sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi Riau. Dalam kasus ini, Abdul Wahid melakukan rasuah jatah preman bersama dengan Kepala Dinas PUPRPKP Riau Muh Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M NUrsalam, dan Ajudan Pribadi Marjani.

“Turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar jaksa. (H-3)