Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diminta tidak berlindung dengan kalimat serangan balik koruptor terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pernyataan pentolan Lembaga Antirasuah itu dinilai menyesatkan.
"Firli jangan coba-coba mempermainkan diksi 'corruptor fight back', ini sama sekali bukan!" kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat (27/10).
Pernyataan serangan balik koruptor itu kerap dicetuskan Firli untuk merespons skandal pemerasan terhadap SYL. Menurut Ketua KPK itu, penyidikan dugaan pemerasan ditujukan untuk mengaburkan kasus rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca juga: KPK Akui Ada Dokumen yang Dibawa Polda Metro Terkait Kasus Pemerasan
Namun, Praswad menilai pernyataan Firli tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemerasan dalam penanganan perkara merupakan tindakan hina yang dilakukan penegak hukum. "Pemerasan SYL adalah tindak pidana di dalam tindak pidana," ucap Praswad.
Diketahui, Kamis (26/10), Polda Metro Jaya menggeledah rumah Firli di bekasi, dan safe house miliknya di Jakarta Selatan. Pegawai KPK turut diajak melihat upaya paksa itu.
Baca juga: Jokowi Diminta Pecat Firli Biar Penanganan Kasus Pemerasan Berjalan Cepat dan Objektif
"Ini informasi yang kami peroleh karena diminta penyidik untuk hadir," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Firli melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Oktober 2023.
Ali tak memerinci pegawai yang dikirim untuk menyaksikan penggeledahan. Dia meminta menanyakan lebih lanjut kepada pihak Polri. "Adapun selebihnya silakan ditanyakan kepada pihak Polri," ujar Ali. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Noel kecewa saksi mahkota dalam kasus Kemenaker ditolak pengadilan. Aliran dana hingga Rp201 miliar masih misterius dan belum terungkap.
KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah
KPK menahan Ajudan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid (AW), Marjani (MJN), hari ini, 13 April 2026. Marjani diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Riau.
KPK menahan Marjani selama 20 hari ke depan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Polda Metro Jaya ringkus 4 anggota KPK gadungan yang peras Ahmad Sahroni hingga Rp300 juta dengan modus pengurusan perkara. Simak kronologi lengkapnya di sini."
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved