Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendorong berbagai berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan cara reformasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Patrio mengatakan PAN ingin transformasi ekonomi yang inklusif agar penciptaan struktur ekonomi yang produktif terwujud. Hal itu menjadi bentuk perhatian PAN sebagai partai politik (parpol) yang memperhatikan negara.
"Dengan demikian, evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan yang sudah dan sedang berjalan mutlak dilaksanakan agar memberikan pijakan yang kokoh serta mampu mendorong perbaikan ekonomi secara menyeluruh," kata Eko dalam keterangannya, Kamis (17/8).
Baca juga : Gagasan Kadaster Fiskal Anies Baswedan Dinilai Tepat, Mengapa?
PAN mendorong pemerintah selaras dengan target pendapatan pemerintah pada tahun 2024 tumbuh sebesar 11,81 hingga 12,38 persen dari PDB. Oleh sebab itu, PAN akan mengawal langkah kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan.
Lebih lanjut, Eko menambahkan PAN mendorong penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Salah satunya melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
"PAN melakukan ini agar untuk mengefisienkan kebutuhan dasar. Dengan begitu, pemanfaatan anggaran akan lebih tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas," ungkap Eko.
Adapun percepatan transformasi ekonomi yang dilakukan PAN melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
"Kami berharap penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil," pungkas Eko. (Z-7)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan bersama dengan para pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang bernaung di bawah Kadin Paris.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kisuma mengatakan F8 dapat memacu ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved