Berita Terbaru perpajakan Hari Ini

Shortfall di 2025, Pengusaha Sebut Target Pajak 2026 Sulit Tercapai

Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kejagung Geledah lebih dari 5 Lokasi terkait Korupsi Perpajakan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan ada progres positif dalam penyidikan dugaan rasuah pengurangan pajak. Sejumlah lokasi telah digeledah penyidik.

Kejagung Tegaskan Korupsi Perpajakan Bukan Tax Amnesty

Menurut Anang, kasus ini terjadi pada 2016 sampai 2020. Dia enggan memerinci kronologi perkaranya karena belum diumumkan resmi.

Vokasi UKI Gelar Seminar Pajak: Sinergi Wujudkan Digitalisasi Administrasi Pajak

UKI bekerja sama dengan Tax Center UKI dan Hive Five menyelenggarakan seminar bertema "Bersinergi Wujudkan Digitalisasi Administrasi Pajak".

Regulasi Pajak Dinilai masih Rumit dan Membingungkan

KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.

Disiapkan 10 Tahun, Luhut Heran Coretax Masih Sarat Bermasalah

Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan  penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.

4 Masalah yang Ada di Sistem Pajak Coretax Menurut Ekonom UGM

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyampaikan persoalan Coretax belum berfungsi secara optimal.

PT Pelindo Jasa Maritim Raih Penghargaan Pajak Tiga Tahun Berturut-turut

Anak usaha PT Pelindo (Persero) yang bergerak di bidang layanan marine, equipment, dan port services, berhasil meraih penghargaan perpajakan selama tiga tahun berturut-turut.

Coretax Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?

UNTUK modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak membuat sistem baru Coretax untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.

Investasi Indonesia Diyakini tidak Terpengaruh Global Minimum Tax

Penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) di Indonesia tidak akan menurunkan investasi khususnya dari perusahaan global ke Tanah Air.

Keunggulan Core Tax Dibandingkan dengan DJP Online Sebelumnya

Aplikasi pajak terbaru diperkenalkan dengan nama Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Berikut keunggulannya dibandingkan sebelumnya.

Tax Amnesty Timbulkan Persepsi Ketidakadilan Kebijakan Pajak

WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik

Majoo Expert Permudah Bisnis melalui Jasa Akuntasi, Legalitas dan Izin Usaha

Majoo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pebisnis hingga perusahaan dengan meluncurkan Majoo Expert.

Ini Perkembangan Coretax System untuk Kejar Tax Ratio

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,

Universitas Terbuka Luncurkan Dua Prodi Baru S1 Perpajakan dan S1 Sains Data

Upaya UT diharapkan meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) yakni akhir 2024 mahasiswa UT mampu mencapai 750 ribu dan 2025 mencapai 1 juta mahasiswa.

Banggar DPR RI: Postur RAPBN 2025 Mampu Respons Tantangan

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas dan disepakati

Tiga Kebijakan Prioritas OJK untuk Daya Ungkit Ekonomi

Untuk menyinergikan potensi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jasa keuangan, OJK menjalankan tiga kebijakan prioritas. Ini penjelasannya.

Pemerintah Kabupaten dan Pelaku Usaha Spa di Bali Ajukan Insentif Fiskal 

Pemkab seluruh Bali bersama Bali Spa & Wellness, Association (BSWA) mengajukan insentif fiskal terkait dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

OIKN Komitmen Ciptakan Lingkungan Investasi yang Kondusif

OIKN bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) telah menyelesaikan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang membahas 203 pasal terkait fasilitas perpajakan dan kepabeanan

Gagasan Kadaster Fiskal Anies Baswedan Dinilai Tepat, Mengapa?

Gagasan calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan menekankan perlunya reformasi perpajakan dengan melakukan kadaster fiskal.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia