Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Jaringan Advokasi Nasional Pekera Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi keputusan DPR yang akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan RUU PPRT akan segera disahkan jadi RUU inisiatif DPR.
"JALA PRT mengapresiasi rapat Bamus tadi yang mengagendakan di rapat paripurna di tanggal 21 Maret mendatang," katanya saat dihubungi pada Selasa (14/3).
Baca juga : Komnas HAM Sambut Baik Rencana DPR terkait RUU PPRT
Pihaknya berharap semua pimpinan dan Ketua DPR mengawal dan menepati janji dari Bamus tadi agar RUU PPRT segera di inisiatifkan kemudian dibahas bersama pemerintah yang sudah siap.
"Karena itu sudah 19 tahun dan sudah 3 tahun di Bamus kita gembira dan kita akan terus mengawal, dan saya juga ikut mengawal," terang Lita.
Baca juga : Pekerja Rumah Tangga Berhak Dapat Hari Libur, DPR akan Segera Bahas RUU PPRT
Lita juga menjelaskan bahwa mulai besok, para PRT akan melakukan aksi mogok makan sampai dengan RUU PPRT disahkan menjadi inisiatif DPR.
"Kita mulai tanggal 15 malam hari rabu besok jam 7 malam kita mulai aksi mogok makan, kita menunggu sampai RUU PPRT ini diinisiatifkan menjadi inisiatif DPR," imbuhnya.
Pihaknya akan terus bergerak memperjuangkan, mengawal dan tetap meminta pimpinan DPR dan Ketua DPR menepati apa yang sudah ditetapkan di Bamus. (Z-8)
Menteri PPPA Arifah Fauzi pastikan pengawalan ketat implementasi UU PPRT yang baru disahkan DPR RI untuk lindungi hak PRT dan cegah kekerasan.
Komnas Perempuan sebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan pekerja domestik setelah penantian 22 tahun.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan rasa syukur atas disahkannya undang-undang tersebut.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Pengesahan RUU PPRT di Hari Kartini 2026: Ini Awal Tanggung Jawab Besar
RANCANGAN Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) menjadi hadiah yang mewah di Hari Kartini tahun ini.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved