Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Jaringan Advokasi Nasional Pekera Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi keputusan DPR yang akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan RUU PPRT akan segera disahkan jadi RUU inisiatif DPR.
"JALA PRT mengapresiasi rapat Bamus tadi yang mengagendakan di rapat paripurna di tanggal 21 Maret mendatang," katanya saat dihubungi pada Selasa (14/3).
Baca juga : Komnas HAM Sambut Baik Rencana DPR terkait RUU PPRT
Pihaknya berharap semua pimpinan dan Ketua DPR mengawal dan menepati janji dari Bamus tadi agar RUU PPRT segera di inisiatifkan kemudian dibahas bersama pemerintah yang sudah siap.
"Karena itu sudah 19 tahun dan sudah 3 tahun di Bamus kita gembira dan kita akan terus mengawal, dan saya juga ikut mengawal," terang Lita.
Baca juga : Pekerja Rumah Tangga Berhak Dapat Hari Libur, DPR akan Segera Bahas RUU PPRT
Lita juga menjelaskan bahwa mulai besok, para PRT akan melakukan aksi mogok makan sampai dengan RUU PPRT disahkan menjadi inisiatif DPR.
"Kita mulai tanggal 15 malam hari rabu besok jam 7 malam kita mulai aksi mogok makan, kita menunggu sampai RUU PPRT ini diinisiatifkan menjadi inisiatif DPR," imbuhnya.
Pihaknya akan terus bergerak memperjuangkan, mengawal dan tetap meminta pimpinan DPR dan Ketua DPR menepati apa yang sudah ditetapkan di Bamus. (Z-8)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Payung hukum RUU Pemuseuman menjadi hal penting
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menuturkan Komnas Perempuan bisa menemui pimpinan DPR untuk memastikan RUU PPRT
May Day diharapkan menjadi momentum meningkatkan komitmen penuntasan pembahasan RUU PPRT.
PERINGATAN Hari Buruh harus menjadi momentum untuk para pemangku kepentingan meningkatkan komitmen mereka menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved