Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU adanya surat dari Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menagih janji kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai bakal berdampak negatif. Citra Lembaga Antikorupsi pun dipertaruhkan dengan isu tersebut.
"Tentu saja surat itu akan berimplikasi langsung bukan hanya terhadap proses hukum Lukas Enembe, tapi juga terhadap KPK secara kelembagaan. Kejadian macam ini akan mempengaruhi legitimasi publik terhadap kinerja KPK," kata peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, saat dihubungi, Jumat (3/2).
Langkah Firli sejatinya kerap disoroti sejak penanganan perkara korupsi yang menjerat Lukas. Bahkan, Firli rela menemui Lukas di Papua pada 3 November 2022.
Baca juga: Komnas HAM Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas di Tahanan
Herdiansyah meyakini tindakan Firli semacam itu bakal mempengaruhi citra KPK ke depannya. Sebab, Firli kerap bertindak di luar ketentuan sebagai aparat penegak hukum (APH).
"Jadi kalau citra KPK semakin buruk di mata publik, itu karena tindakan pimpinan KPK sendiri yang seringkali bertindak di luar etika dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang," ujar Herdiansyah.
Sebelumnya, pengacara Lukas, Petrus Bala, mengakui kliennya memberikan surat kepada Firli. Isinya berupa penagihan janji dari pentolan Lembaga Antirasuah.
"Iya, Pak Lukas sendiri yang tulis," kata Pengacara Lukas, Petrus Bala saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/2).
Petrus mengatakan pihaknya baru menerima surat dari Lukas itu pada 31 Januari 2023. Pesan itu berisikan tulisan tangan orang nomor satu di Papua.
"Iya intinya saya (Lukas) menagih janji Bapak (Firli) waktu bicara dengan saya," ucap Petrus. (OL-1)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved