Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait rencana kenaikan sebesar 73% untuk ongkos haji 2023. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Daniel Johan mengatakan pemanggilan itu merupakan hal biasa, terlebih Yaqut merupakan kader PKB.
"Otomatis (dipanggil), itu hal yang biasa kok," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/1).
Daniel mengatakan, pihaknya meminta biaya haji benar-benar dihitung secara detail dan akurat. Menurutnya, kenaikan itu jangan sampai memberatkan umat.
"Apalagi saat ini umat semakin sulit, kan, hidupnya. Artinya pendapatan berkurang karena covid segala macem. Jadi benar-benar harus dihitung," ujarnya.
Baca juga: Kenaikan Biaya Disebut Demi Kemaslahatan dan Keberlangsungan Keuangan Haji
PKB, lanjut Daniel, memberikan perhatian besar terhadap isu kenaikan haji. Ia menyebut isu itu tak hanya menjadi aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU), melainkan semua umat.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp69.193.733,6, 70% dari usulan rerata biaya penyelenggaraan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. (P-5)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Penyampaian Hak Jawab dan Hak Koreksi atas Pemberitaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
KPK menyita US$1 juta dari perantara ZA yang diduga disiapkan Yaqut Cholil Qoumas untuk Pansus Haji DPR. Kerugian negara capai Rp622 miliar.
KPK memanggil tujuh direktur biro haji sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara Rp622 miliar.
KPK memeriksa Direktur PT Edipeni Travel Christ Maharani terkait mekanisme pengisian kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 2023-2024.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved