Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut jumlah partai politik (parpol) yang dinyatakan belum melengkapi berkas peserta Pemilu 2024 bertambah. Pada Sabtu, 13 Agustus 2022 terdapat penambahan dua parpol, yaitu Partai Pelita dan Partai Kongres.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPU, kedua parpol tersebut dokumennya belum lengkap," ujar anggota KPU Idham Holik dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, hari ini.
Selain itu, sebanyak delapan partai yang dinyatakan belum melengkapi berkasnya sejak Senin, 1 Agustus hingga Jumat, 12 Agustus 2022, tak kunjung memperbaiki hingga sore hari ini. Sehingga ada 10 partai yang datanya belum lengkap.
Baca juga: Pengamat : Prabowo Raih Keuntungan Elektoral dari PKB
KPU memberikan kesempat partai tersebut melengkapi berkas hingga akhir pendaftaran pada pukul 23.59 WIB, Minggu, 14 Agustus 2022. "(Sebanyak) 10 parpol dokumenya, (pada) hari ini sedangkan dilengkapi oleh parpol tersebut," jelasnya.
Adapun 10 parpol yang belum melengakapi berkas ialah, yaitu Partai Republik, Partai Reformasi, Pandai, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Berkarya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Parsindo, Partai Pelita, dan Partai Kongres.
Sementara itu, terdapat 21 parpol yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 dan berkasnya dinyatakan lengkap, yaitu PDI-P, PKP, PKS, PBB, Perindo, Nasdem, PKN, Garuda, Demokrat, Gelora, Hanura, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, PRIMA, Buruh, Republik, dan Ummat.
Sehingga saat ini sudah ada 31 parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke Gedung KPU.(OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Bawaslu tidak bisa melihat dokumen atau data yang menjadi sumber rekapitulasi atau hasil akhir yang berupa berita acara/surat keputusan.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
Yuk kenali apa itu sipol? Apa saja manfaatnnya.
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved