Kinerja KPU RI Perlu Dikoreksi

PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi. Hal itu menanggapi pengaduan Bawaslu terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) calon anggota legislatif yang diberikan KPU ke Bawaslu.

"Kalau mereka (Bawaslu) terus diberikan akses yang minim dan kemudian akan berlanjut di tahapan berikutnya, tentu perjalanan pemilu kita bisa timpang, bermasalah," kata Hadar kepada Media Indonesia, Rabu (6/9).

Menurutnya, Bawaslu harus ditempatkan sebagai penyelenggara pemilu yang membantu kerja-kerja pengawasan KPU. Dalam hal ini, Bawaslu bekerja untuk memastikan pelaksanaan pemilu oleh KPU berjalan sesuai aturan yang ada. Hadar berpendapat, pengaduan Bawaslu bertujuan agar kerja-kerja KPU dikoreksi.

Baca juga : DKPP: Penyelenggara Pemilu Jangan Mudah Terpancing Godaan Menggiurkan

Diketahui, salah satu permohonan Bawaslu dalam pengaduan KPU ke DKPP adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari serta enam anggota KPU RI, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Prasadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

"Kan kalau mereka (diberhentikan) sementara dalam rangka untuk mengoreksi, itu kan harapan kita terhadap hasilnya jadi bisa lebih terbuka," terang Hadar.

Hadar yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017 menjelaskan, undang-undang telah mengatur mekanisme jika para komisioner KPU RI diberhentikan sementara. Ia mengatakan, kerja-kerja komisioner KPU RI dapat digantikan oleh sekretaris jenderal. Oleh karena itu, semua pihak diminta tidak perlu khawatir jika DKPP mengamini permintaan Bawaslu.

Baca juga : MK Harus Cermati Kasus Pelanggaran Etik Sebelum Putuskan Sengketa Pilpres

Momen Evaluasi bagi KPU dan Bawaslu

Terpisah, pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini berharap mekanisme di DKPP dapat menjadi momen evaluasi bagi KPU dan Bawaslu dalam membangun sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menegaskan kedua lembaga itu harus bekerja sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

"Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu bukan hanya harus diberikan pada Bawaslu, tapi harus bisa diakses oleh seluruh pemilih Indonesia," ujar Titi.

Menurut Titi, DKPP merupakan pihak yang paling tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU terkait dengan Silon. Dalam proses ini, DKPP diharapkan membuat terang perkara transparansi yang dinilainya menurun ketimbang KPU periode-periode sebelumnya.

"Pelaporan Bawaslu ke DKPP ini juga menjadi edukasi pemilu bagi pemilih Indonesia, bahwa upaya hukum adalah langkah yang perlu diambil dalam rangka mengawal proses pemilu agar berjalan luber, jurdil, dan demokratis," tandas Titi. (Tri/Z-7)