Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga mantan pegawai pajak Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta yang divonis bersalah dalam perkara suap pajak perusahaan distributor kendaraan mewah Jaguar, Land Rover, dan Bentley.
Ketiga pegawai pajak itu yakni Hadi Sutrisno, Jumari, dan M Naim Fahmi, dijebloskan KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung.
"Jaksa eksekusi telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 12 November 2020 juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (18/6).
Dalam kasus itu, ketiganya dinyatakan bersalah menerima suap dari pihak PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) yang merupakan dealer kendaraan Jaguar, Land Rover, dan Bentley. Suap diberikan terkait penetapan restitusi pajak PT WAE 2015 dan 2016.
Baca juga : Nurul Ghufron Tidak Terima Dianggap Gak Paham Usulan TWK
Ketiganya dinyatakan bersalah menerima duit US$96.375 dari Komisaris PT WAE Darwin Maspolim. Uang diberikan agar menyetujui permohonan lebih bayar pajak PT WAE. Perbuatan ketiganya dilakukan bersama-sama dengan Kepala Pelayanan KPPP PMA Tiga Jakarta saat itu, Yul Dirga.
Dalam perkara itu, ketiganya divonis lebih berat di tingkat banding. Hadi Sutrisno dan M Naim divonis 6 tahun penjara. Adapun Jumari divonis 5 tahun.
Pada vonis pengadilan tingkat pertama, Hadi dan Jumari dihukum 3 tahun penjara sedangkan Naim divonis 5 tahun penjara. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved