Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai berambisi menjadi calon presiden berbekal sejumlah hasil survei terus memuncak. Langkah liar Ganjar ini membuat Ketua DPR RI sekaligus elit PDIP Puan Maharani berang sehingga tidak ditemui dalam silaturahmi dengan seluruh pejabat pemerintah se-Jawa Tengah.
Terbaru Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pengusungan kader menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres dan cawapres) sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sikap ini semakin menegaskan bahwa hasrat Ganjar untuk maju di pemilihan presiden 2024 mesti ditahan dan kembali fokus menyelesaikan dampak pandemi covid-19.
"PDIP menegaskan bahwa konsentrasi utama partai saat ini adalah membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi covid-19 dengan berbagai variannya, bukan mengurusi capres-cawapres 2024," ungkap Hasto dalam keterangannya, Senin (24/5).
Ia mengatakan mengenai persiapan kontestasi politik 2024 mengacu pada kongres v partai telah memberikan kewenangan pada ketua umum. Itu berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada pemilu 2024 maka pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh.
Baca juga: Puan vs Ganjar, Trah Megawati Berupaya Jegal Lawan Politik
"Rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," ujarnya.
Hasto mengatakan konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya. Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga presiden yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan sebelumnya.
Atas dasar hal tersebut, lanjut Hasto, maka konsolidasi tiga pilar partai wajib diadakan secara lebih terstruktur, sistematis dan masif. "Struktural partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib pro aktif sebagai kader partai," paparnya.
Menurut Hasto, partai telah memberikan hak prerogatif kepada ketua umum telah berhasil mengantar Jokowi sebagai presiden hampir dua periode.
"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.
Ia mengatakan banyak yang mengabaikan atau menganggap remeh dampak pandemi. Namun laporan dari akar rumput menyimpulkan bahwa dampak pandemi terhadap kehidupan perekonomian sangat nyata.
"Maka perhatian seluruh pihak untuk mengatasi dampak perekonomian ini sangat penting dan menjadi prioritas utama," pungkasnya. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Puan menilai, tabrakan ini merupakan alarm keras bahwa kompleksitas jalur kereta di wilayah metropolitan sudah sangat tinggi.
Ketua DPR Puan Maharani dorong penguatan sistem pengawasan UTBK SNBT 2026 menyusul temuan 2.640 peserta curang dan keterlibatan sindikat joki.
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Puan menekankan bahwa kesiapan logistik dan operasional pasukan menjadi faktor krusial yang harus terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
KETUA DPR RI, Puan Maharani menanggapi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang disebut dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa komunikasi politik tetap dilakukan
Ketua DPR Puan Maharani mendorong masyarakat dan UMKM beralih ke kemasan alami seperti daun pisang di tengah lonjakan harga plastik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved