Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, pada 2019.
Sejumlah saksi yang dipanggil, yakni Yurisca Lady Enggareni (notaris), Minto Arisda (swasta) dan Junior Manajer Sub-Divisi Kerja Sama Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya (2018-2019) Farouk Maurice Arzby.
"Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (27/4).
Saat ini, lembaga antirasuah tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga: KPK Dalami Proses Pembelian Tanah di Munjul
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya, Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles, yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.
Namun, nama tersangka belum diumumkan secara resmi. KPK akan mengumumkan nama tersangka bersamaan dengan penahanan.
KPK juga sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri untuk sejumlah pihak, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan terhitung sejak 26 Februari lalu.(OL-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved