Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pimpinan KPK menindaklanjuti soal dugaan bocornya perintah penggeleddahan. Hal itu mengakibatkan penyidik kehilangan truk berisi barang bukti kasus rasuah perpajakan di Kalimantan.
"Biasanya Dewas minta ke pimpinan KPK, terus kami teruskan kepada kedeputian masing-masing," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Selasa (20/4).
Lili tidak bisa membeberkan informasi lebih lanjut soal tindak lanjut penanganan dugaan itu. Namun, dia menjamin tidak akan melindungi pegawainya jika benar ketahuan membocorkan perintah penggeledahan.
Pimpinan KPK juga terus membahas hal tersebut. Pembahasan diselipkan saat pertemuan mingguan antara Dewas dengan pimpinan Lembaga Antikorupsi.
"Jadi ada rapat sekali seminggu, biasanya akan ada update apa yg menjadi kendala dan apa yang menjadi perkembangan," ujar Lili.
Baca juga: Geledah Rumah Wali Kota Tanjungbalai, KPK: Bukan OTT
Sebelumnya, Dewas KPK menilai ada pelaku internal yang membocorkan informasi penggeledahan untuk mencari bukti dugaan rasuah perpajakan di Kalimantan. Dewas minta pimpinan KPK menindak pelakunya.
"Dewas telah meminta Pimpinan KPK untuk mengusut sumber kebocoran informasi tersebut agar pelakunya bisa ditindak," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Selasa (20/4).
Dugaan kebocoran informasi dari pihak internal itu juga sudah dibahas Dewas dalam forum rapat koordinasi wilayah pengawasan (Rakornas) Triwulan I pada Senin, 12 April 2021. Dalam rapat itu Dewas juga menggandeng pimpinan KPK. Syamsuddin mengatakan dugaan kebocoran informasi penggeledahan merupakan pelanggaran. Pihak internal KPK perlu ditindak jika terbukti melakukan hal tersebut.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved