Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti untuk membongkar kasus dugaan rasuah terkait pemeriksaan perpajakan pada 2016 sampai 2017 di Direktorat Pajak. Lembaga Antikorupsi itu mulai ngebut untuk segera menahan para pelaku.
"Percepatan penanganan perkara oleh KPK selalu kami lakukan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (17/4).
Ali tidak bisa memerinci proses penanganan kasus tersebut. Dia pilih irit bicara demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Baca juga: KPK Usut Lagi Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro
Lembaga Antikorupsi berjanji akan segera membongkar kontruksi perkara pemufakatan jahat itu ke publik. Pembeberan akan dilakukan saat penahanan para tersangka.
Masyarakat diminta bersabar. KPK perlu mencari bukti dengan detail karena kasus rasuah perpajakan ini rumit.
"Kami memahami harapan masyarakat terhadap KPK bagaimana agar cepat melakukan proses penanganan perkara tetapi memang kita harus melihat ada beberapa perkara tingkat kompleksitasnya itu ya," ujar Ali.
Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Lembaga Antikorupsi masih ogah membeberkan namanya. Para tersangka dalam kasus itu sudah dicegah agar tidak kabur ke luar negeri. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved