Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan kembali membacakan putusan terhadap belasan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihaan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Keputusan tersebut dilakukan setelah mendengar keterangan dari pemohon, pihak terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saksi, dan ahli.
"Ada 13 perkara diagendakan sidang pengucapan putusan hari ini," ujar juru bicara MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Senin (22/3).
Persidangan akan dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak enam perkara akan disidang pukul 09.00 WIB dan sebanyak tujuh perkara disidang pukul 13.30 WIB.
Berikut 13 perkara yang akan putuskan hari ini:
1. PHP Bupati Halmahera Utara
2. PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
3. PHP Bupati Labuhanbatu Selatan
4. PHP Bupati Labuhanbatu
5. PHP Bupati Sumba Barat
6. PHP Wali Kota Ternate
7. PHP Bupati Solok
8. PHP Bupati Indragiri Hulu
9. PHP Bupati Boven Digoel
10. PHP Wali Kota Banjarmasin
11. PHP Bupati Rokan Hulu
12. PHP Bupati Mandailing Natal
13. PHP Gubernur Jambi
baca juga: Pilgub Kalsel Diulang di Tiga Wilayah
Proses persidingan akan digelar secara terbuka. Masyarakat dapat memantau jalannya persidangan secara daring melalui kanal You Tube Mahkamah Konstitusi RI. (OL-3)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
KUASA hukum dari Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, mengatakan saksi kunci yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian sengketa PHPU pileg 2024 menghilang.
n hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved