Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyarankan peningkatan pengawasan terhadap petugas pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan supervisi bertingkat.
"Kalau disupervisi ketat, yang namanya oknum bisa ketangkep. Sekarang ini supervisinya lebih lunak, kalau ada yang ketangkep, misalnya pemeriksa, ya pemeriksa saja yang kena," ujar Pahala kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Ia menjelaskan, pengetatan supervisi diperlukan karena pemeriksaan pajak memiliki keahlian khusus. Dalam praktiknya di lapangan, keahlian tersebut tercermin dari pengetahuan yang tidak simetris antara petugas pajak dan wajib pajak.
Baca juga : Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu
Pahala menyebut ketidakseimbangan pengetahuan itu menjadi celah bagi petugas pajak nakal untuk memanipulasi angka yang seharusnya dibayarkan wajib pajak.
Ini misalnya terjadi saat seseorang memiliki kewajiban membayar pajak 100. Namun petugas pajak memintanya membayar 500. Akhirnya, petugas pajak membuka ruang negosiasi dengan meminta wajib pajak membayar kewajibannya sebesar 100 dan memberikan petugas tersebut 100 sebagai tanda jasa.
"Sebenernya harus bayar 100, karena pengetahuannya nggak ada, jadi kemakan sama gertakan petugas pajak," terangnya Pahala. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved