Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap bansos, yakni Matheus Joko Santoso.
Penahanan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial itu diperlukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara.
“Penyidik KPK masih akan melengkapi berkas perkara dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2).
Baca juga: Banyak Perkara Pilkada Tidak Dilanjutkan karena Lewati Batas Waktu
Saat ini, Matheus ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih. Berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Pusat, perpanjangan masa penahanan berlaku selama 30 hari ke depan hingga 16 Maret 2021.
Sebelumnya, penyidik juga memperpanjang masa penahanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan PPK Kemensos Adi Wahyono. Perpanjangan masa penahanan Juliari berlaku sampai 5 Maret 2021.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Penyidikan dua tersangka, yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke, sudah rampung dan diserahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU).
Baca juga: KPK Gali Kongkalikong Pemilihan Penyuplai Bansos Kemensos
Jaksa KPK masih menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Menurut rencana, persidangan Ardian dan Harry akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Komisi antirasuah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Rinciannya, Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry Sidabuke.(OL-11)S
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved