Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMNAS HAM mendorong agar Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengusut penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, secara profesional dan terbuka.
Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan TGPF akan mendapat tantangan besar terkait teknis pengungkapan kebenaran dalam peristiwa tersebut. Selain itu, tantangan juga datang dari kepercayaan publik, khususnya masyarakat Papua.
"Tantangan tersebut bisa dijawab dengan kerja yang kredibel, profesional, dan terbuka. Sosok Prof Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) menjadi modalitas awal yang baik dalam menjawab tantangan tersebut. Namun sekaligus tantangan bagi beliau untuk selalu memastikan TGPF bekerja kredible dan terbuka," kata Anam kepada Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Baca juga: Pemerintah Bentuk TGPF Intan Jaya
Anam menilai pembentukan TGPF oleh pemerintah--dalam hal ini Menkopolhukam--sebagai langkah responsif dan sesuatu yang baik. Ia berharap TGPF dapat bekerja secara profesional dan imparsial.
Mahfud, Jumat (2/10), telah mengumumkan susunan anggota TGPF. Tim terdiri dari komponen pengarah dan tim investigasi lapangan. Dari deretan anggota, tidak ada yang berasal dari Komnas HAM.
Mahfud berkilah keputusan tidak melibatkan Komnas HAM diambil setelah melewati pertimbangan matang. Menurutnya, hal itu diambil agar tidak ada kesan bahwa pemerintah mengooptasi Komnas HAM.
Menanggapi hal tersebut, Anam menilai keputusan Mahfud sebagai langkah yang baik. Ia menegaskan Komnas HAM merupakan lembaga negara yang independen.
"Saya yakin Prof Mahfud mengerti posisi itu. Makanya kami tidak dilibatkan. Akan menjadi susah bagi Komnas HAM dan posisi Menkopolhukam," ujarnya.
Menurut Anam, yang terpenting dari komposisi anggota TGPF adalah mekanisme kerja yang harus dijaga secara kredibel, profesional, dan terbuka.
Anam menjelaskan Komnas HAM telah bekerja mengumpulkan informasi terkait penembakan di Intan Jaya. Namun, pihaknya belum dapat menuju ke lokasi karena persoalan teknis.
"Kami sudah memulai beberapa waktu ini, mengumpulkan semua informasi, termasuk juga menerima aduan dari masyarakat Intan Jaya terkait peristiwa ini," tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud memaparkan dalam kurun waktu 16-20 September ada empat orang yang tewas tertembak di Intan Jaya. Keempatnya terdiri dari satu warga sipil (Badawi), dua prajurit TNI (Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar), dan seorang pendeta (Yeremias Zanambani).
Pendeta Yeremias tewas tertembak pada Sabtu (19/9) di Kampung Hitadipa, Intan Jaya. Pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI saling tuding terkait pelaku penembakan. (OL-1)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
15 warga sipil tewas dalam konflik di Puncak Papua. Komnas HAM menyebut ini tragedi kemanusiaan terberat 2026. Simak fakta lengkapnya.
Pendekatan dialog merupakan langkah paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua.
Komnas HAM sebut pengesahan UU PPRT langkah strategis lindungi 4,2 juta pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
Komnas HAM duga ada belasan pelaku lain dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. TGPF diusulkan jika Polri gagal ungkap aktor tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved