Komnas HAM: Pendekatan Militer tak Bisa Jadi Solusi Penghentian Konflik di Papua

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa pendekatan militer tidak dapat menjadi solusi untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Papua, khususnya di wilayah Puncak yang kembali dilanda kekerasan bersenjata.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa eskalasi konflik yang terus terjadi menunjukkan bahwa kehadiran aparat keamanan tidak bisa menjadi solusi untuk meredam rentetan kekerasan di tanah Papua.

“Bagaimana kita bisa mengakhiri eskalasi konflik ini kalau kita lihat ada lima satuan tugas yang bertugas di sana untuk kepentingan keamanan, tetapi kekerasan terus berjalan,” ujar Frits dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga : Komnas HAM: UU PPRT Perkuat Perlindungan dan Keadilan Sosial PRT

Ia menyebut saat ini terdapat lima satuan tugas TNI yang bertugas di wilayah tersebut antara lain Satgas Yonif Raider 321, Satgas Rajawali, Satgas 320, Satgas 600, serta Satgas Elang dan Mandala.

“Itu menunjukkan bahwa penempatan aparat keamanan bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan kekerasan. Itu sudah terbantahkan,” tegasnya.

Menurut Frits, pendekatan dialog merupakan langkah paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua. Ia menyinggung pengalaman masa lalu ketika perwakilan Papua pernah berdialog langsung dengan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid.

Baca juga : Tewaskan 12 Warga Sipil, Komnas HAM: Operasi TNI di Puncak Papua ialah Pelanggaran HAM

“Satu cara yang paling bermartabat dalam peristiwa kemanusiaan adalah dengan dialog. Papua punya pengalaman pernah mengirim 100 orang untuk berdialog dengan Presiden Gus Dur,” katanya.

Ia pun mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera membuka ruang dialog strategis guna menyelesaikan konflik yang terus berkelanjutan di Papua.

“Ini momen penting bagi Presiden untuk membuka forum yang lebih strategis untuk berdialog tentang tata cara penyelesaian,” ujarnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemui salah satu korban selamat, seorang perempuan bernama Anita Langgeng yang mengalami luka tembak di bagian leher dan saat ini dirawat di rumah sakit.

“Kami sudah mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan dan dia mengatakan bahwa yang menembak dirinya adalah tentara berseragam,” ungkap Frits.

Selain itu, Frits mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, pelaku penembakan diduga merupakan pihak bersenjata yang mengenakan pakaian loreng. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan akan didalami lebih lanjut oleh Komnas HAM.

“Ada saksi yang menyebut orang yang memegang senjata memakai baju loreng. Ini berdasarkan keterangan saksi dan akan kami dalami lebih jauh,” ujarnya.

Frits menambahkan, Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPR, serta tokoh masyarakat, dan terus memantau situasi di lapangan.

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR, dan tokoh masyarakat. Kami juga terus melakukan pemantauan berlapis untuk kasus Puncak ini,” katanya.

Komnas HAM menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut serta mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog demi mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. (Dev/P-3)