Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem Jepara melarang anggota yang ada di DPRD Kabupaten Jepara ikut kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Saat ini empat komisi di DPRD Jepara nekat kunker ke Jawa Barat dan Jawa Timur di tengah pandemi covid-19.
Publik di Kabupaten Jepara Minggu (14/6) dikagetkan dengan berangkatnya puluhan anggota DPRD Jepara untuk lakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Jawa Bawat, apalagi kobdisi saat ini terjadi lonjakan kasus korona di Kota Ukir dengan puluhan warga yang positif covid-19 dan jalani pengobatan intensif di rumah sakit.
Kunjungan kerja empat komisi anggota DPRD Jepara tersebut, selain dianggap tidak peka terhadap kondisi yang terjadi saat ini, juga berbahaya bagi anggota dewan sendiri dan warga karena dapat membawa virus korona yang saat ini sedang dilakukan pencegahan. "Para wakil rakyat tidak peka, kondisi sroerti ini nekat lakukan kunker keluar daerah," kata Rfan, 45, warga Mayong, Jepara.
Sekretaris Partai NasDem Jepara juga Anggota DPRD Jepara Nur Hidayat menyesalkan rekan-rekannya di DPRD yang nekat lakukan kunker di tengah pandemi covid-19 saat ini. Apalagi Jepara saat ini kasus korona sedang meledak dengan jumlah warga terpaoar mencapai puluhan.
"Saya dan ketua telah mengeluarkan larangan untuk seluruh wakil dari NasDem di DPRD ikuti acara kunker itu, jadi tidak ada satupun dari tujuh anggota dari NasDem yang ikut," kata Nur Hidayat.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Jepara Machmud mengatakan kegiatan kunker ke Cirebon, Indramayu (Jawa Barat) dan ke Tuban, dan Pasuruan (Jawa Timur) sudah bisa dilakukan oleh para anggota DPRD Jepara.
Kegiayan kunker merupakan kesepakatan bersama antar lembaga di DPRD masing-masing kabupaten atau kota, ujar Machmud, tentu saja dalam pelaksanaanya tetap menaati protokol kesehatan yang diwajibkan."Sebelum dilakukan kunjer itu sudah ada kesepakatan antar daerah dan itu juga sudah diagendakan oleh pimpinan dewan," ujar Machmud.
Anggora dewan yang berangkat, ungkap Machmud, yakni semua anggota dari empat komisi berangkat pada Minggu (14/6) dan pulang ke Jepara pada Selasa (16/4) yakni untuk membahas masalah kependudukan. "Pekan ini juga ada agenda kunjungan dari Kediri dan Bojonegoro ke Jepara," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Pasar Kranggan di Yogyakarta Ditutup Tiga Hari
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved