Dasco Bantah Isu Gerindra dan NasDem bakal Merger

KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger. 

Dasco mengaku terheran-heran dengan munculnya isu tersebut. Ia menegaskan tidak pernah ada pembicaraan terkait rencana fusi antara partai besutan Prabowo Subianto itu dengan NasDem.

“Begitu dengar juga kita bingung sebenarnya dari mana (isunya). NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Baca juga : Tingkat Kepuasan Masyarakat 100 Hari Prabowo Tinggi, Gerindra Apresiasi Dukungan Nasdem

Senada, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memastikan bahwa di internal NasDem tidak ada pembahasan mendalam mengenai wacana penggabungan dengan partai lain. Menurutnya, NasDem saat ini tengah fokus memperkuat infrastruktur partai secara mandiri.

“Fokus Partai NasDem saat ini adalah melakukan konsolidasi dan membangun struktur partai, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tegas Saan.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya memberikan klarifikasi lebih mendalam mengenai arah komunikasi politik partai. Ia meluruskan bahwa gagasan yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum Surya Paloh bukanlah mengenai merger partai, melainkan pembentukan political block atau blok politik.

Baca juga : Buka Puasa Bersama NasDem Jadi Ajang Silaturahmi Tokoh Politik Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Willy menilai penggunaan istilah merger tidak tepat untuk digunakan dalam ranah politik karena merupakan terminologi korporasi yang berpotensi menyesatkan pemahaman publik.

“Political block merupakan bentuk rekayasa politik (political engineering) yang bertujuan membangun kerja sama strategis antarpartai secara lebih terarah dan tidak sekadar bersifat transaksional,” jelas Willy.

Ia menambahkan, selama ini kerja sama politik di Indonesia cenderung hanya berhenti pada kepentingan elektoral sesaat. Melalui gagasan blok politik, NasDem ingin mendorong kolaborasi antarpartai yang lebih substantif guna menjamin kesinambungan kebijakan dalam sistem pemerintahan presidensial. (H-4)