Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakin Syaifuddin dalam pengembangan penyidikan kasus suap jabatan di Kemenag yang menyeret ketua umum PPP Romahurmuziy.
"Pemanggilan saksi itu bisa saja dilakukan apakah untuk mengklarifikasi surat surat yang ada, atau mengklarifikasi temuan pada saat kasus penggeledahan dilakukan. Itu sangat mungkin dilakukan pemanggilan. Tapi kapan persisnya waktu pemeriksaan tentu bergantung pada kebutuhan penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/4).
Hingga saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh Panitia Seleksi (pansel) dari pihak Kemenag. Pemeriksaan itu merupakan upaya untuk memfokuskan penyidik terkait dengan dugaan jual beli jabatan itu.
Baca juga : KPK Identifikasi Pejabat Internal Kemenag Berperan
"Penyidik sedang fokus proses seleksinya bagaimana, untuk melihat secara lebih rinci karena underline transaksi dalam kasus ini adalah diduga karena proses seleksi tersebut," jelas Febri.
KPK, lanjut Febri juga mendapatkan temuan baru adanya indikasi pihak lain yang memengaruhi proses seleksi itu.
Sebagai contoh, HRS diduga tidak masuk sebagai nama yang masuk untuk diajukan kepada Menteri namun namanya ternyata masuk dan dilantik.
"HRS diduga tidak masuk dalam tiga nama yang akan diajukan pada Menteri. Tapi kami temukan indikasi ada pihak pihak lain yang mencoba memengaruhi sehingga nama HRS masuk menjadi tiga nama yang dipilih dan dilantik oleh Menteri," tandas Febri. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved