Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meninjau ulang rencana penggunaan lahan disekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage yang akan dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) darurat.
Saran itu dilontarkan karena karena sampah yang akan dibuang adalah sampah campuran tanpa dilakukan pemisahan terlebih dahulu.
"TPS darurat Gedebage rencananya tidak dilakukan pengolahan, hanya dibuang begitu saja. Tentunya ini akan menjadi masalah baru, baik masalah pencemaran lingkungan hidup secara jangka panjang maupun masalah sosial dan kesehatan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Bandung Jumat (8/9).
Baca juga: Pembangunan TPA Harus Dihentikan, Sampah Harus Diolah Sendiri
Berbeda halnya ucap Yudi, apabila yang dibuang adalah sampah organik yang sudah dipisahkan yang kemudian ditutup kembali dengan tanah, mungkin dampak negatifnya lebih minim.
Pihaknya menyarankan pemkot untuk lebih fokus menyelesaikan sampah dari sumber dengan cara mengedukasi masyarakat secara masif bagaimana caranya mengelola sampah dari sumber. Pemkot juga harus memfasilitasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dalam bentuk sarana dan prasarana.
"Masyarakat butuh karung, ember (kang empos), biopori, bio aktivator, loseda (lodong sesa dapur), mesin pencacah sampah di tiap kelurahan bahkan RW. Kalaupun ada teknologi, gunakan yang ramah lingkungan. Pemkot bisa menggunakan dana cadangan belanja tidak terduga untuk sarana dan prasarana penyelesaian darurat sampah tersebut," ujarnya.
Baca juga: Menko PMK: Sampah Plastik Menyusup sampai ke Darah Kita
Menurut Yudi, bahkan pemkot bisa kolaborasi dengan perusahaan perusahaan di Kota Bandung untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumber. Jika 50 persen masyarakat sudah mulai mengurangi dan mengolah sampah organik dari sumber, itu sudah lumayan mengurangi timbunan sampah yang ada.
Hal sana juga dikatakan Anggota DPRD lainnya, Christian Julianto Budiman bahwa persoalan sampah ini bukanlah persoalan yang mudah.
"Opsi menjadikan TPS darurat sementara di Gedebage tentu perlu dikaji dengan matang, sejauh mana dampaknya, dan tentu perlu komunikasi yang jelas dengan lingkungan terkait. Jika opsinya adalah hanya membuang sampah organik dan menguburnya seperti di Tegallega, warga Gedebage tentu bisa menerima," bebernya.
Menurut Christian, pada prinsipnya DPRD mendukung langkah pemkot untuk menyelesaikan darurat sampah dengan langkah yang terukur dan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat tentunya juga
aspek ekologi-lingkungan hidup. Namun jangan sampai langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. (Z-6)
Menurut Jumhur, tantangan lingkungan hidup di Indonesia cukup kompleks dan membutuhkan penanganan bertahap.
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Pemerintah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mencatat produksi sampah di kota itu mencapai 700 ton per hari.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved