Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Ummat telah menyelesaikan verfikasi faktual ulang di Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya tidak lolos pada verifikasi faktual sebelumnya. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu mengatakan verifikasi faktual uang digelar sejak 26-28 Desember 2022 di tujuh kabupaten.
"Sebelumnya, Partai Ummat tidak lolos verfikasi faktual karena dari 17 kabupaten yang ada, partai Ummat hanya memenuhi syarat di 12 kabupaten," kata Thomas Dohu kepada Media Indonesia di Kupang, Rabu (28/12).
Selanjutnya, tambah Thomas, sesuai hasil putusan mediasi ditindaklanjuti dengan dilakukan verfikasi ulang terhadap kepengurusan Partai Ummat di lima kabupaten, kemudian ditambah lagi dua kabupaten menjadi tujuh kabupaten.
Kepengurusan di lima kabupaten yang sebelumnya tidak lolos verifikasi dan dilakukan verifikasi ulang yakni Kupang, Alor, Lembata, Sabu Raijua, dan Sumba Barat. Sedangkan tambahan dua kabupaten ialah Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan. Menurutnya, hasil verifikasi faktual ulang ini akan direkap oleh KPU NTT, Kamis (29/12). (OL-15)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku banyak berkas bacaleg yang tak lengkap.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima diminta fokus untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual atau verfak, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas KPU.
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengaku pihaknya baru menerima BA tersebut melalui Sipol pada Jumat (7/4) siang sekira pukul 13.45 WIB.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah menggadaikan wibawanya setelah memutus dua perkara etis yang melibatkan anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved