Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SAAT ini kasus harian covid di DIY, termasuk Kota Yogyakarta, sudah sangat
tinggi, bahkan hampir menyentuh 300 orang dalam sehari. Seharusnya Malioboro ditutup untuk mengurangi kerumunan yang berisiko tinggi menambah kasus baru.
Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Jika kasus covid-19 melonjak, ia pun memperingatkan Pemkot Yogyakarta agar bersiap-siap membangun shelter covid-19 di halaman Balai Kota Yogyakarta.
"Semestinya Malioboro dan Tugu juga ditutup sebagaimana kesepakatan bersama dalam rapat di Polda DIY," jelas dia, Kamis (31/12). Ia tidak yakin Pemkot Yogyakarta bisa mengendalikan kerumunan saat malam tahun baru.
Pasalnya, pada liburan-liburan sebelumnya Pemkot Yogyakarta tidak dapat mengantisipasi kerumunan di Malioboro. Ia khawatir jika kerumunan di Malioboro tidak bisa diatasi, kasus baru akan bertambah dan menambah beban rumah sakit rujukan covid-19 yang ada di DIY.
Terlebih lagi, kondisi rumah sakit di DIY sudah mulai penuh. Menurut dia, sangat banyak warga positif yang tidak dapat perawatan di rumah sakit karena ruangan tidak ada.
Padahal, mereka perlu perawatan karena bergejala. "Mungkin nanti kalau ada lonjakan kasus perlu buat shelter perawatan di halaman Balai Kota Yogyakarta, sepertinya masih cukup luas," lanjut dia.
Sebelumnya, Rabu (30/12), Wali Kota Haryadi Suyuti menegaskan tidak akan menutup Malioboro pada malam pergantian tahun. "Malioboro tidak ditutup. Saya hanya mengimbau, (masyarakat) supaya hindari Malioboro karena potensi macetnya besar. Ngapain ke Malioboro, di rumah saja," jelas Haryadi. (OL-14)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Generasi muda harus berani menjadi diri mereka sendiri dan bersinar dengan cara masing-masing karena kita semuanya berharga.
Misi utamanya, pendidikan vokasi harus berkontribusi terkait perkembangan ekonomi di daerah.
Yogyakarta dan Solo punya historis yang cukup panjang dalam perjalanan sepak bola di Indonesia.
Workshop ini digelar untuk membangun pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan secara bijak dalam keseharian.
Yogyakarta jadi lokasi turnamen karena dianggap sebagai barometer sepak bola putri di Tanah Air.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved