Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA DPRD Provinsi Kalteng yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) studi banding ke Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel di DPRD Kalimantan Selatan, Senin (26/10).
Studi banding yang dipimpin oleh Ketua KPP Kalteng , Andina Thresia Narang juga diikuti Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Adjeh dan anggota dewan perempuan .
"KPP Kalteng terdiri dari 15 orang anggota , sedangkan KPPI Kalsel merupakan gabungan dari anggota legislatif perempuan dan aktivis politik perempuan non legislatif atau perwakilan partai politik atau parpol," kata Faridawaty, melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10).
Dijelaskan Faridawaty, keduanya sama-sama memperjuangkan keaktifan peran perempuan baik dalam parlemen maupun pemerintahan akan semakin meningkat kuantitas atau jumlahnya dan kualitasnya.
"Saat ini banyak perempuan enggan terlibat dalam politik karena terkendala faktor ijin dari suami, juga adanya biaya-biaya yang diakibatkan dari kegiatan keaktifan," ungkap Faridawaty yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng.
Untuk itu kata Faridawaty, masih diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan politik bagi kaum perempuan terutama terkait tentang tata kelola bernegara, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan serta perjuangan kebijakan, perlindungan hukum dan lainnya yang lebih berpihak kepada kaum perempuan dan anak serta lansia. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
FENOMENA mabuk kecubung berujung maut di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah diselidiki oleh pihak Polda Kalsel.
KASUS mabuk tanaman kecubung merebak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dua orang tewas dan puluhan warga dari berbagai daerah harus dirawat pusat rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa.
Sejumlah proyek pembangunan akan diresmikan bertepatan Hari Jadi Provinsi Kalsel dan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel.
KEBAKARAN terjadi di permukiman Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 22 rumah ludes terbakar dan 30 keluarga kehilangan tempat tinggal.
Sertifikat ini merupakan kedua diperoleh Kalsel, setelah sebelumnya menerima sertifikat indikasi geografis untuk produk cabai Hiyung yang disebut sebagai cabai terpedas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved