Pemprov Kalsel Gencarkan Penggunaan Transaksi Nontunai 

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan  percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh masyarakat, hingga  kepemilikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi keuangan.

Salah satu upaya melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel tahun 2026. Menariknya kegiatan yang dipimpin langsung Gubernur Muhidin dan diikuti kepala daerah 13 kabupaten/kota tersebut digelar di  Swiss Belhotel Palangkaraya Kalimantan Tengah, Rabu (15/4), di tengah komitmen pemerintah melaksanakan efisiensi keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Muhidin mengajak masyarakat supaya melakukan transaksi non-tunai melalui QRIS yang saat ini pemanfaatannya masih di bawah 10 persen dari seluruh transaksi masyarakat. Padahal saluran atau fasilitas pendukung yang disediakan sudah cukup siap. 

Baca juga : Bencana Alam Pengaruhi Kinerja Pembangunan Kalsel

"Mungkin karena kurangnya sosialisasi. Jadi kita perbanyak sosialisasi dan mengajarkan masyarakat hingga terbiasa menggunakan QRIS," kata Muhidin. 
Begitu juga dengan penggunaan KKI oleh Pemda, gubernur mendorong agar pemanfaatan fasilitas ini dimaksimalkan. 

Sejauh ini baru enam pemda di Kalsel yang telah menerapkan KKI. "Saya mengimbau kepada Pemda yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan transaksi nontunai apalagi masyarakat," ujar Gubernur.

Lebih jauh Muhidin setuju adanya program pemberitaan insentif  penggunaan QRIS bagi masyarakat dan Pemda yang diiringi dengan kesiapan channel digital. "Perlu dipahami bersama, digitalisasi selain berbicara tentang alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, Titik Panas Mulai Muncul di Kalsel

TP2DD Wilayah Kalsel kali ini mengangkat tema "Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalsel" ini melibatkan seluruh anggota TP2DD dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Wakil Ketua TP2DD Wilayah Kalsel, Fadjar Majardi mengatakan, saat ini seluruh Pemda di Kalsel berada pada tahap digital dengan skor di atas 89%. Angka ini Ini menunjukkan bahwa Pemda di Kalsel secara konsisten mampu mempertahankan indeks ETPD pemerintah daerah pada kategori digital.

Sedangkan pembayaran melalui channel digital seperti QRIS, internet banking dan e-commerce di mayoritas wilayah Kalimantan Selatan masih berada di bawah 50%.  (H-3)