Perkuat Ketahanan Pangan di Tengah Tekanan Global

PROVINSI Kalimantan Selatan (Kalsel) mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama nasional setelah berhasil menempati peringkat pertama dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan skor 81,98. Capaian ini diperkuat dengan catatan surplus beras yang mencapai 1,2 juta ton pada awal tahun 2026.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyatakan bahwa fokus kebijakan pangan di wilayahnya kini tidak hanya mengejar angka produksi, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan daya beli masyarakat sebagai konsumen.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan. Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat tetap bisa membeli dengan harga wajar,” ujar H. Muhidin dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Baca juga : Mitigasi Bencana, Pemprov Kalsel Bangun Lumbung Sosial

Berdasarkan data triwulan I 2026, kondisi ekonomi di sektor pangan Kalsel menunjukkan stabilitas yang kuat di tengah tekanan global. Inflasi bulanan terpantau melandai dari 0,86 persen pada Februari menjadi 0,5 persen pada Maret 2026.

Di saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan produsen justru menunjukkan tren penguatan, meningkat dari 121,1 pada awal tahun menjadi 126,53 pada Maret 2026. Kondisi ini menandakan petani di Kalsel tetap memperoleh keuntungan meskipun dinamika harga pasar terus bergerak.

Pemerintah Provinsi Kalsel juga mulai menggenjot hilirisasi untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengolahan ubi kayu menjadi beras analog di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai alternatif konsumsi beras.

Baca juga : Kalsel Jadi Penyangga Pangan Ibukota Negara

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan pentingnya diversifikasi untuk memperkuat ekonomi desa. Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas hortikultura.

“Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani,” tegas Syamsir.

Sebagai bantalan dari akar rumput, Pemprov Kalsel telah merehabilitasi 175 unit lumbung pangan di 13 kabupaten/kota. Infrastruktur ini berfungsi sebagai cadangan strategis saat terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga.

Selain komoditas utama, Kalsel juga memperkenalkan program "Porang Reborn". Hingga tahun 2026, lahan budidaya porang telah mencapai 127 hektare dengan dukungan pabrik pengolahan di Bati-Bati, Tanah Laut. Harga umbi porang di tingkat petani kini stabil di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram.

Syamsir Rahman mengungkapkan bahwa seluruh sistem ketahanan pangan Kalsel kini terintegrasi dalam portal "Satu Data Pangan". Digitalisasi ini memungkinkan pemerintah memantau stok, distribusi, dan harga secara real-time untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

“Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar berbasis data dan berdampak di lapangan. Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup dan adaptif menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (H-2)